SEMARANG | 1Pena.id — Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menjadi pengingat keras bahwa jabatan kepala daerah bukan jaminan seseorang terbebas dari pengawasan hukum. KPK mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara tersebut pada 16 Oktober 2026. Perkara itu turut menyoroti dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan sejumlah urusan pemerintahan daerah.
Peristiwa di Klaten pun memantik pertanyaan yang lebih luas: apakah OTT terhadap kepala daerah akan berhenti di sana, atau justru menjadi pintu masuk untuk mengungkap persoalan tata kelola pemerintahan di daerah lain?
Nama Eisti’anah, Bupati Demak; Agustina Wilujeng Pramestuti, Wali Kota Semarang; dan Ngesti Nugraha, Bupati Semarang, menjadi bagian dari perbincangan mengenai pengawasan kekuasaan, biaya politik, serta dinamika hubungan antara kepala daerah dan wakilnya.
Namun, satu hal perlu ditegaskan sejak awal: pertanyaan mengenai kemungkinan OTT bukanlah bukti bahwa seseorang sedang menjadi target penyelidikan KPK. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa ketiga kepala daerah tersebut akan terjaring OTT hanya karena kasus di Klaten.
Meski demikian, peristiwa itu layak menjadi momentum untuk menelisik persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Biaya Politik dan Godaan Transaksi Kekuasaan
Menjadi kepala daerah membutuhkan dukungan politik, jaringan, dan sumber daya yang tidak sedikit. Persoalan muncul ketika biaya politik yang tinggi dianggap harus kembali melalui kekuasaan yang telah diperoleh.
Di titik inilah risiko penyalahgunaan wewenang dapat muncul. Jabatan, promosi pegawai, perizinan, pengadaan barang dan jasa, hingga proyek pemerintah berpotensi menjadi ruang transaksi apabila pengawasan lemah dan integritas diabaikan.
Sejumlah perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dapat mengambil beragam bentuk. Akan tetapi, setiap perkara memiliki konstruksi hukum dan fakta yang berbeda. Tidak tepat menyamaratakan semua kepala daerah atau menganggap setiap kebijakan bermasalah sebagai tindak pidana.
Yang perlu diperiksa ialah apakah terdapat bukti transaksi, penyalahgunaan kewenangan, keuntungan pribadi, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Dugaan jual beli jabatan, permainan fee proyek, dan praktik setoran birokrasi karena itu harus ditelusuri berdasarkan bukti, bukan sekadar desas-desus.
Dalam konteks tersebut, pernyataan Ronny Maryanto, Ketua KP2KKN Semarang, sebagaimana dikutip dalam bahan tulisan ini, menyoroti dugaan praktik transaksional dalam birokrasi daerah. Ronny juga menyebut adanya dugaan pemberian dalam berbagai bentuk kepada pejabat.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan narasumber yang tetap membutuhkan verifikasi atas kasus, lokasi, pihak, dan bukti yang dimaksud.
Jika praktik semacam itu benar terjadi, persoalannya bukan sekadar pelanggaran individu. Dampaknya bisa merembet pada sistem promosi aparatur, kualitas pelayanan publik, serta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Setelah Klaten, Pengawasan Tak Boleh Berhenti
Eko Haryanto, yang disebut sebagai koordinator Forum Advokasi Rakyat (FAR), juga menyoroti persoalan transaksional dan dugaan jual beli jabatan. Ia berpandangan bahwa penindakan korupsi tidak semestinya berhenti pada satu daerah.
Pandangan tersebut menyuarakan tuntutan publik agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten. Namun, pernyataan bahwa OTT pasti akan terjadi lagi di daerah tertentu tetap merupakan prediksi, bukan kepastian hukum.
Tidak ada yang dapat memastikan siapa yang akan menjadi sasaran operasi penegak hukum berikutnya. KPK bekerja berdasarkan informasi, penyelidikan, alat bukti, dan prosedur hukum yang berlaku.
Hal terpenting adalah memastikan bahwa dugaan penyimpangan di setiap daerah dapat dilaporkan, diperiksa, dan ditindaklanjuti tanpa diskriminasi politik.
Witarto, aktivis jaringan pemberdayaan desa yang disebut dalam bahan tulisan ini, bahkan menyampaikan keyakinannya bahwa OTT tidak akan berhenti di Klaten. Pernyataan itu dapat dibaca sebagai desakan agar pengawasan terhadap kepala daerah diperkuat, bukan sebagai konfirmasi bahwa operasi berikutnya telah direncanakan.
Sebab, pemberantasan korupsi tidak semestinya bergantung pada prediksi siapa yang akan ditangkap. Ukurannya adalah seberapa serius dugaan penyimpangan ditindaklanjuti dan seberapa kuat sistem pencegahan dibangun.
Rangkap Jabatan dan Meritokrasi Birokrasi
Persoalan lain yang disorot dalam tulisan ini adalah rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
Dr. Supriyadi, akademisi Universitas Bhayangkara Jakarta yang disebut sebagai pakar psikologi korupsi, menilai persoalan rangkap jabatan perlu mendapatkan perhatian aparat penegak hukum apabila disertai indikasi pelanggaran.
Sementara itu, Yuwanto, akademisi bidang politik dan pemerintahan dari FISIP Universitas Diponegoro, menyoroti potensi dampak rangkap jabatan terhadap kualitas pelayanan publik dan sistem merit birokrasi.
Dua persoalan tersebut memang perlu dibedakan. Rangkap jabatan tidak otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Penilaiannya bergantung pada aturan yang berlaku, jenis jabatan, dasar penugasan, potensi konflik kepentingan, serta ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan.
Namun, ketika jabatan dibiarkan kosong terlalu lama atau pengisian posisi tidak dilakukan secara transparan, pertanyaan mengenai efektivitas pelayanan dan objektivitas promosi aparatur menjadi relevan.
Dalam bahan tulisan ini, Ronny Maryanto menyebut koalisi masyarakat sipil tengah menyiapkan langkah untuk meminta kepala daerah yang dinilai membiarkan persoalan rangkap jabatan segera melakukan pembenahan.
Rencana penyampaian surat, somasi, atau laporan kepada lembaga pengawas dan aparat penegak hukum dapat menjadi bagian dari kontrol publik. Langkah tersebut sebaiknya disertai data jabatan, dasar aturan, kronologi, serta bukti pendukung yang jelas.
Eisti’anah: Menguji Komitmen Tata Kelola Demak
Lantas bagaimana dengan Eisti’anah, Bupati Demak?
Pertanyaan tersebut patut ditempatkan dalam kerangka evaluasi pemerintahan, bukan spekulasi mengenai siapa yang akan terkena OTT. Yang perlu diperiksa adalah rekam kebijakan, transparansi pengisian jabatan, pengelolaan anggaran, pelaksanaan proyek, serta tindak lanjut atas laporan masyarakat.
Apabila muncul dugaan penyimpangan, masyarakat berhak meminta penjelasan. Pemerintah daerah juga berkewajiban memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Relasi kepala daerah dan wakil kepala daerah pun tidak seharusnya hanya dilihat dari kedekatan politik. Ukurannya adalah kemampuan bekerja sama, pembagian tugas yang jelas, dan kesediaan menjalankan pengawasan internal.
Memilih wakil yang loyal mungkin menguntungkan secara politik. Namun, loyalitas tanpa pengawasan dan keberanian mengingatkan justru berisiko menutup ruang koreksi.
Kepala daerah membutuhkan mitra yang berintegritas, bukan sekadar orang yang selalu menyetujui setiap keputusan.
Agustina Wilujeng dan Catatan Perkara Masa Lalu
Nama Agustina Wilujeng Pramestuti juga disinggung dalam tulisan ini, termasuk kaitannya dengan perkara dana asuransi DPRD Kota Semarang pada periode 1999–2004.
Perkara tersebut merupakan bagian dari catatan hukum masa lalu yang perlu dibahas secara cermat berdasarkan putusan pengadilan dan status hukum masing-masing orang. Dokumen perkara yang tersedia mencantumkan nama Agustina dalam proses hukum terkait penganggaran dana asuransi DPRD.
Akan tetapi, riwayat perkara masa lalu tidak dapat digunakan begitu saja untuk menyimpulkan bahwa seseorang terlibat dalam tindak pidana baru atau akan menjadi target OTT.
Jika perkara tersebut hendak diuraikan lebih jauh, penulis perlu memastikan putusan akhir, peran individual, dan status hukum yang bersangkutan melalui dokumen pengadilan yang lengkap. Konteks serta hasil proses hukum wajib disampaikan secara berimbang agar pembaca tidak menerima gambaran yang keliru.
Selain itu, dinamika hubungan antara Wali Kota Semarang dan wakilnya juga menjadi bahan pembicaraan politik. Namun, perbedaan kehadiran dalam acara atau gaya komunikasi di ruang publik tidak cukup untuk membuktikan adanya konflik internal, apalagi mengaitkannya dengan kemungkinan tindak pidana.
Yang lebih penting adalah apakah pemerintahan berjalan efektif, program publik terlaksana, anggaran dikelola secara transparan, dan mekanisme pengawasan bekerja.
Persaingan politik tidak boleh dijadikan pengganti bukti hukum.
Ngesti Nugraha dan Tantangan Pengelolaan Rawa Pening
Beralih ke Kabupaten Semarang, Ngesti Nugraha juga menghadapi tantangan dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dalam bahan tulisan ini, sejumlah persoalan terkait proyek dan pengelolaan kawasan Rawa Pening disebut menjadi perhatian aktivis.
Persoalan pengaplingan dan penyertifikatan lahan di kawasan tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen pertanahan, status aset, perizinan, tata ruang, dan kewenangan masing-masing instansi.
Apabila terdapat dugaan penyimpangan yang melibatkan pejabat, dugaan itu harus diuji melalui dokumen serta keterangan pihak-pihak terkait. Tanpa bukti yang memadai, tidak tepat menyimpulkan bahwa seorang kepala daerah terlibat dalam tindak pidana.
Ngesti juga menjalankan pemerintahan bersama wakil kepala daerah. Hubungan keduanya layak dievaluasi dari pembagian tanggung jawab, konsistensi kebijakan, dan kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Dinamika politik antara kepala daerah dan wakilnya bisa saja terjadi. Namun, kemungkinan keretakan hubungan politik bukan bukti adanya praktik korupsi maupun indikasi bahwa OTT akan berlangsung.
Masyarakat berhak mengawasi, sedangkan pejabat berkewajiban memberikan penjelasan atas kebijakan yang berada dalam kewenangannya.
Musuh dalam Selimut: Ketika Pengawasan Menjadi Ujian
Dalam politik, ungkapan “musuh dalam selimut” kerap digunakan untuk menggambarkan konflik yang muncul dari lingkaran terdekat. Persaingan internal, perebutan pengaruh, dan perbedaan kepentingan memang dapat memengaruhi hubungan antarelite.
Namun, mengaitkan operasi penegakan hukum dengan dugaan pengkhianatan dari wakil atau orang dekat tanpa bukti berisiko menyesatkan pembaca. OTT dapat berawal dari beragam sumber informasi dan proses penyelidikan. Tidak tepat menganggap setiap perkara pasti merupakan hasil persaingan politik internal.
Kritik yang lebih mendasar justru menyasar sistem: apakah pengawasan internal berjalan, apakah laporan masyarakat ditindaklanjuti, apakah pengadaan dilakukan secara terbuka, dan apakah promosi jabatan berlangsung berdasarkan kompetensi?
Jika sistem pengawasan kuat, upaya menyembunyikan penyimpangan akan lebih sulit. Sebaliknya, ketika transparansi lemah dan kontrol internal tidak efektif, ruang penyalahgunaan kewenangan dapat terbuka.
Di sinilah peran masyarakat sipil, media, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum menjadi penting. Kritik publik harus didukung data, sementara pejabat yang dikritik perlu memperoleh kesempatan menjawab secara terbuka.
Bukan Menebak Siapa Ditangkap, Melainkan Membenahi Sistem
Pertanyaan “siapa berikutnya?” memang mudah menarik perhatian. Namun, agenda antikorupsi tidak boleh berhenti pada spekulasi mengenai nama kepala daerah yang akan menjadi sasaran OTT.
Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Semarang—sebagaimana daerah lainnya—perlu dinilai berdasarkan kualitas tata kelola, keterbukaan anggaran, pengisian jabatan, pengadaan barang dan jasa, serta tindak lanjut terhadap temuan pengawasan.
Jika terdapat dugaan pelanggaran, masyarakat dapat menyampaikan laporan disertai bukti kepada lembaga berwenang. Jika pemerintah daerah dinilai tidak transparan, publik dapat meminta informasi dan penjelasan melalui mekanisme yang tersedia.
Kepala daerah pun perlu memastikan bahwa kritik tidak dianggap sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari pengawasan demokratis.
Pada akhirnya, yang seharusnya membuat pejabat berhati-hati bukan ketakutan akan OTT semata, melainkan kesadaran bahwa setiap kewenangan publik memiliki batas dan setiap penggunaan uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan.
Apakah setelah Klaten akan ada lagi kepala daerah yang terjerat perkara korupsi? Tidak ada yang dapat memastikan jawabannya sekarang.
Yang pasti, penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan rumor; pengawasan harus bekerja sebelum terjadi penindakan; dan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi ukuran utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tabik.
Drs. Jayanto Arus Adi, MM
Ketua SMSI Jawa Tengah, Ahli Pers Dewan Pers, dan Ketua Umum MOJO (Mobile Jurnalis Indonesia).
