DEPOK | 1Pena.id — Penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI). Organisasi tersebut mempertanyakan perkembangan penanganan laporan yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok sejak 21 September 2026.
PHMI menilai belum adanya informasi perkembangan yang memberikan kepastian hingga 18 November 2026 menimbulkan pertanyaan mengenai tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap pengaduan tersebut.
Pengaduan itu berkaitan dengan dokumen pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang, menurut dokumen yang disampaikan PHMI, memuat temuan ketidakwajaran harga dalam dua kegiatan pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok.
Ketua Umum PHMI, Advokat Hermanto, S.Pd.K., S.H., CPS., CLS., CNS., CHL, menyampaikan persoalan tersebut kepada awak media pada Rabu (18/11/2026).
Dua Pengadaan, Selisih Ketidakwajaran Harga Hampir Rp3,9 Miliar
Dalam dokumen yang menjadi dasar pengaduan PHMI, kegiatan pengadaan Papan Tulis Interaktif untuk jenjang SD dan SMP memiliki nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp30.827.000.000.
Pada kegiatan tersebut, disebutkan terdapat selisih ketidakwajaran harga sebesar Rp2.777.207.207,12 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang dirujuk dalam pengaduan.
Sementara itu, pada pengadaan alat tulis kantor (ATK) atau perlengkapan peserta didik SD dengan nilai belanja Rp19.490.866.500, terdapat selisih ketidakwajaran harga sebesar Rp1.128.310.061.
Dalam dokumen pengaduan PHMI juga disebutkan bahwa nilai pada kegiatan pengadaan ATK tersebut telah dikembalikan seluruhnya ke kas daerah.
Dengan demikian, apabila kedua nilai tersebut dijumlahkan, total selisih ketidakwajaran harga yang menjadi perhatian PHMI mencapai Rp3.905.517.268,12.
PHMI menegaskan bahwa angka tersebut merupakan nilai selisih ketidakwajaran harga yang perlu ditelusuri, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi atau kerugian negara yang telah ditetapkan melalui proses hukum.
Menurut PHMI, temuan tersebut tetap perlu diuji melalui pemeriksaan terhadap proses pengadaan, penentuan harga, dokumen kontrak, pembayaran, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
PHMI: Pengembalian Uang Tidak Otomatis Menghapus Persoalan Hukum
PHMI secara khusus menyoroti pengembalian uang pada kegiatan pengadaan ATK ke kas daerah.
Menurut Hermanto, pengembalian uang negara tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya tindak pidana apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur pidana yang memenuhi ketentuan hukum.
PHMI merujuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Karena itu, PHMI meminta aparat penegak hukum tidak hanya melihat persoalan dari sisi pengembalian uang, tetapi juga menelusuri bagaimana proses pengadaan berlangsung, bagaimana harga ditentukan, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan atau unsur pidana lainnya.
Sejak 21 September 2026, PHMI Meminta Kepastian
PHMI menyampaikan bahwa pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun Anggaran 2025 telah diserahkan langsung kepada Kejari Depok pada 21 September 2026.
Namun, hingga 18 November 2026, PHMI mengaku belum memperoleh informasi perkembangan penanganan yang memberikan kepastian mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan kejaksaan.
Atas kondisi tersebut, pada 18 November 2026 PHMI kembali mengirimkan surat bernomor 433/DPP/PHMI/XI/2026 perihal permohonan klarifikasi, informasi dan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat serta permintaan kepastian hukum.
Melalui surat tersebut, PHMI meminta Kejari Depok menjelaskan perkembangan dan tindak lanjut pengaduan yang telah disampaikan.
PHMI juga mempertanyakan apakah kejaksaan telah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak, antara lain:
- Dinas Pendidikan Kota Depok.
- Pengguna Anggaran (PA).
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Pihak penyedia barang dan jasa.
- Distributor atau pemasok.
- Pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan.
Selain itu, PHMI meminta penjelasan apakah selisih ketidakwajaran harga pengadaan Papan Tulis Interaktif sebesar Rp2.777.207.207,12 telah menjadi bagian dari pemeriksaan lebih lanjut.
PHMI juga meminta kepastian mengenai status penanganan pengaduan, apakah masih dalam tahap administrasi, telaah, pengumpulan bahan keterangan, penyelidikan, penyidikan, atau tahapan lainnya.
Kejari Depok Diminta Menjelaskan Perkembangan Penanganan
PHMI mengingatkan bahwa kejaksaan merupakan institusi penegak hukum yang memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks pengaduan masyarakat, PHMI berpandangan bahwa informasi mengenai dugaan tindak pidana perlu dinilai berdasarkan relevansi, kelengkapan, serta indikasi awal yang disampaikan.
Apabila informasi tersebut memenuhi dasar untuk ditindaklanjuti, aparat penegak hukum diharapkan melakukan langkah sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.
PHMI juga menekankan pentingnya penanganan yang profesional, objektif, dan tidak diskriminatif. Masyarakat yang menyampaikan pengaduan, menurut organisasi tersebut, perlu memperoleh informasi mengenai penerimaan dan perkembangan laporan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan proses penegakan hukum.
Hermanto menegaskan, PHMI tidak sedang menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pejabat Kejari Depok. Namun, apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti adanya kesengajaan mengabaikan kewajiban kedinasan, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan yang bertentangan dengan kode etik, hal tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan atau belum diterimanya informasi perkembangan tidak otomatis merupakan tindak pidana. Penilaian harus didasarkan pada fakta dan bukti.
PHMI Siapkan Pengaduan ke Tingkat Pusat
Apabila tidak memperoleh penjelasan yang memadai dan tidak terdapat perkembangan penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan, PHMI menyatakan siap menempuh langkah resmi melalui lembaga terkait.
Langkah yang disebut akan ditempuh antara lain:
- Menyampaikan pengaduan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) apabila terdapat dasar dan bukti dugaan ketidakprofesionalan, pelanggaran disiplin, atau kode etik.
- Mengadukan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman Republik Indonesia sesuai kewenangannya.
- Menyampaikan aspirasi dan laporan kepada Komisi III DPR RI untuk meminta perhatian serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum oleh Kejaksaan.
- Menempuh langkah hukum dan administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PHMI menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat dan upaya meminta pertanggungjawaban institusi publik, bukan bentuk intervensi terhadap independensi aparat penegak hukum.
Hermanto: Jangan Sampai Pengaduan Hanya Menjadi Tumpukan Surat
Ketua Umum PHMI, Advokat Hermanto, meminta Kejari Depok memberikan perhatian serius terhadap pengaduan tersebut.
Menurutnya, ketika masyarakat menyampaikan laporan disertai dokumen dan informasi mengenai hasil pemeriksaan penggunaan uang negara, aparat penegak hukum perlu memberikan respons profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa Kejaksaan tidak memiliki keberanian untuk membongkar dugaan penyimpangan anggaran yang melibatkan instansi pemerintah. Kalau memang tidak ditemukan unsur pidana, sampaikan berdasarkan hasil telaah dan alasan hukumnya. Tetapi apabila ditemukan indikasi pidana, jangan ragu untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum,” tegas Hermanto.
Ia kembali menekankan bahwa pengembalian uang negara bukan berarti seluruh persoalan hukum otomatis selesai.
“Uang negara yang dikembalikan bukan berarti persoalan hukumnya otomatis selesai. Harus diperiksa bagaimana proses pengadaan itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana harga ditetapkan, dan apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Hermanto menegaskan PHMI tidak meminta kejaksaan menghukum seseorang tanpa bukti. Pihaknya meminta agar pengaduan diperiksa, diklarifikasi, dan diberikan kepastian hukum.
“PHMI tidak meminta Kejaksaan untuk menghukum seseorang tanpa bukti. PHMI meminta Kejaksaan bekerja, memeriksa, mengklarifikasi, dan memberikan kepastian hukum. Jangan sampai pengaduan masyarakat hanya berhenti menjadi tumpukan surat di meja institusi penegak hukum,” tandasnya.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi dari Kejari Depok mengenai perkembangan penanganan pengaduan PHMI tersebut. Redaksi 1Pena.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kejari Depok, Dinas Pendidikan Kota Depok, pihak penyedia, maupun pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tersebut.
Publik kini menunggu penjelasan resmi: sejauh mana pengaduan PHMI telah ditindaklanjuti dan bagaimana aparat penegak hukum menelusuri temuan ketidakwajaran harga yang nilainya disebut mencapai Rp3,9 miliar.
(JG/SG)







