Jakarta|1Pena.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menyiapkan data masyarakat terdampak bencana secara akurat serta memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) yang clear and clean. Langkah tersebut dinilai krusial agar penanganan pascabencana dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan tidak terhambat persoalan administrasi maupun lahan.
Permintaan itu disampaikan Mendagri saat menghadiri Rapat Pembahasan Hunian Tetap Pascabencana di Wilayah Sumatra yang digelar secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Mendagri mengungkapkan, pemerintah pusat bersama berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, saat ini tengah bergotong royong membangun 2.600 unit huntap bagi masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Huntap tersebut diperuntukkan bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat atau hilang akibat bencana alam.
Menurutnya, percepatan pembangunan hunian tetap sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam menyiapkan data korban yang valid serta lahan yang clear and clean. Lahan dimaksud harus memiliki status hukum yang jelas, aman dari sengketa, layak secara teknis, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta berada dekat dengan akses sosial masyarakat seperti pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat ibadah.
“Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis kita akan bergerak cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” tegas Mendagri.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, groundbreaking pembangunan huntap telah dilaksanakan di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Proses serupa, kata Tito, akan segera menyusul di Aceh dan Sumatera Barat seiring dengan kesiapan lahan dan kelengkapan data korban di daerah masing-masing.
“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh dan Sumbar,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah, baik milik pemerintah pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), guna mempercepat proses pembangunan huntap.
Selain skema gotong royong, pemerintah pusat juga menyiapkan pembangunan huntap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah unit yang lebih besar.
Dengan skema tersebut, Mendagri memastikan seluruh korban bencana tetap tertangani, termasuk masyarakat dengan kategori rumah rusak ringan dan sedang.
“Untuk kerusakan ringan dan sedang, tolong segera didata by name by address dan diserahkan ke BNPB agar segera diverifikasi dan bantuan bisa langsung disalurkan,” tandasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, serta Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, dan jajaran pemerintah daerah terkait.
