Jakarta | 1Pena.id — Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, Jumat (6/2/2026).
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri tersebut turut diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Karena itu, rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Dalam ekosistem hulu, Polri berperan sebagai penghubung bagi kelompok tani (Poktan) jagung untuk mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi program tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis (Jawa Barat), di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
Sementara itu, Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan Rp180 triliun untuk KUR Mikro sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Tidak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga berupaya melindungi petani dari fluktuasi harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual kepada tengkulak dengan harga rendah, dengan menggandeng Perum Bulog sebagai penyerap hasil panen.
Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dan harga pembelian sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di sejumlah wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak kepada petani, yakni Rp6.400 per kilogram,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial dan akses pembiayaan yang terukur, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mendukung kemandirian pangan nasional.
