KARANGANYAR | 1Pena.id — Kedatangan empat orang ke rumah Jumadi di wilayah Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Selasa (17/11/2026), menuai sorotan. Kedatangan rombongan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan penagihan utang dan pengambilan barang yang disebut sebagai jaminan transaksi gadai.
Salah satu orang dalam rombongan itu disebut bernama Agus Koplo. Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, seorang anggota Polres Sragen saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Agus merupakan anggota kepolisian. Namun, menurut keterangan yang diterima, yang bersangkutan saat ini bertugas di Polsek Gesi.
Persoalan menjadi perhatian setelah muncul dugaan ucapan bernada ancaman dalam percakapan yang diterima media. Dalam rekaman tersebut terdengar kalimat berbahasa Jawa:
“Sumbare pol jare njih matur Warsito tokno tak tabrak e Warsito, war tau tak tabrak, tak orak arek ning Gemolong.”
Ucapan tersebut masih memerlukan verifikasi mengenai siapa yang menyampaikan, konteks percakapan, serta maksud sebenarnya. Namun, penyebutan nama Warsito dalam percakapan itu menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi.
Empat Orang Datang, Mobil dan Sertifikat Dipersoalkan
Berdasarkan keterangan awal pihak terkait, empat orang yang datang disebut berasal dari beberapa latar belakang, yakni unsur kepolisian, LSM, serta seseorang bernama Jordi yang mengaku sebagai pengacara dari Sragen.
Rombongan tersebut diduga meminta sertifikat tanah dan mengambil satu unit mobil Daihatsu Xenia yang disebut berkaitan dengan jaminan transaksi gadai sebelumnya.
Hal lain yang dipertanyakan adalah pengambilan kendaraan tersebut disebut dilakukan oleh Jordi, bukan oleh orang yang sebelumnya menggadaikan kendaraan.
Selain itu, muncul keterangan bahwa sejumlah barang jaminan milik 11 orang disebut telah diserahkan kepada rombongan tersebut. Informasi ini masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen dan keterangan para pihak yang terlibat.
Sejumlah pertanyaan pun muncul: apakah rombongan tersebut memiliki surat kuasa penagihan? Apakah terdapat dokumen yang menjadi dasar pengambilan kendaraan dan sertifikat? Siapa pihak yang berwenang menerima atau menyerahkan barang-barang jaminan tersebut?
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh dokumen yang dapat memastikan dasar hukum tindakan pengambilan barang tersebut.
Warsito Minta Kapolres Sragen Periksa Dugaan Keterlibatan Anggota
Menanggapi peristiwa tersebut, Warsito meminta Kapolres Sragen AKBP Heru Antariksa Cahya, S.I.K., M.H., memberikan perhatian dan melakukan pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian.
Menurut Warsito, tugas anggota Polri adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Karena itu, apabila seorang anggota terlibat dalam kegiatan penagihan utang atau pengambilan barang jaminan, perlu diperjelas apakah tindakan tersebut merupakan urusan pribadi atau bagian dari tugas kedinasan.
“Kalau benar ada anggota yang ikut dalam kegiatan penagihan seperti ini, saya meminta Kapolres Sragen memeriksa secara profesional. Jangan sampai masyarakat merasa takut karena ada orang yang mengaku sebagai anggota polisi. Apalagi jika kedatangannya berkaitan dengan pengambilan barang jaminan tanpa memperlihatkan dasar kewenangan yang jelas,” tegas Warsito.
Ia juga menyoroti informasi mengenai salah satu orang yang disebut mengenakan kaus bertuliskan atau beridentitas kepolisian, meskipun tidak menggunakan seragam dinas resmi. Hal tersebut, menurutnya, perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesan bahwa kegiatan penagihan tersebut merupakan tindakan kedinasan institusi kepolisian.
Warsito Keberatan Namanya Disebut dalam Percakapan
Warsito juga menyampaikan keberatan atas dugaan penggunaan namanya dalam percakapan yang dinilai bernada tantangan atau ancaman.
“Saya tegaskan, selama ini saya belum pernah berbenturan dengan LSM, wartawan maupun pengacara di wilayah Sragen. Jangan membawa-bawa nama saya untuk menakut-nakuti orang lain. Kalau ada persoalan dengan pihak yang sedang ditagih, selesaikan sesuai aturan hukum. Jangan justru menyeret nama saya,” ujarnya.
Warsito menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menagih kewajiban berdasarkan perjanjian yang sah. Namun, proses penagihan harus dilakukan sesuai hukum dan tidak boleh disertai intimidasi, ancaman, maupun pengambilan barang secara sepihak tanpa dasar kewenangan yang jelas.
Sejumlah Pertanyaan Ditujukan kepada Polres Sragen
Warsito meminta Polres Sragen memberikan penjelasan mengenai sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam peristiwa tersebut.
Pertama, apakah benar anggota Polsek Gesi bernama Agus, yang disebut dengan panggilan Agus Koplo, ikut mendatangi rumah Jumadi di Mojogedang?
Kedua, apabila benar, apakah kehadiran yang bersangkutan merupakan tugas kedinasan atau urusan pribadi?
Ketiga, apa hubungan anggota tersebut dengan Jordi dan dua orang lainnya yang ikut dalam rombongan?
Keempat, apakah terdapat surat kuasa atau dokumen resmi yang menjadi dasar penagihan serta pengambilan kendaraan dan sertifikat?
Kelima, apa dasar penyerahan barang jaminan yang disebut-sebut berkaitan dengan 11 orang?
Keenam, apakah dugaan ucapan bernada ancaman dalam percakapan tersebut akan turut diklarifikasi?
Menurut Warsito, pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif dengan meminta keterangan seluruh pihak, memeriksa dokumen, serta menelusuri rekaman komunikasi yang berkaitan dengan kejadian tersebut.
Redaksi Membuka Ruang Klarifikasi
Perlu ditegaskan bahwa persoalan utang-piutang atau transaksi gadai harus diselesaikan berdasarkan perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Keterlibatan anggota kepolisian dalam persoalan semacam ini juga harus diperjelas agar tidak terjadi pencampuran antara urusan pribadi dan kewenangan institusi.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih memerlukan keterangan resmi dari Kapolres Sragen, anggota yang disebut, Jordi, serta pihak-pihak lain yang terlibat.
1Pena.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. Redaksi juga siap melakukan koreksi apabila terdapat informasi yang tidak tepat berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa tekanan dari siapa pun. Jangan sampai nama institusi kepolisian justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Hukum harus menjadi panglima, bukan alat untuk menekan masyarakat.
(Tim Investigasi 1Pena.id)
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan awal pihak terkait dan informasi yang diterima redaksi. Dugaan ancaman, keterlibatan anggota kepolisian dalam penagihan, serta pengambilan barang jaminan masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut. Penyebutan nama maupun jabatan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa pihak yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.











