KARANGANYAR | 1Pena.id — Kedatangan sejumlah orang ke rumah Jumadi, warga Kabupaten Karanganyar, pada Selasa (17/11/2026), menuai sorotan. Peristiwa tersebut memunculkan dugaan adanya tekanan dalam persoalan permintaan pengembalian sertifikat dan barang-barang yang berada di tempat Jumadi, yang disebut menjalankan usaha simpan pinjam dan gadai.
Salah satu sosok yang menjadi perhatian adalah pria bernama Joko alias Pancen. Berdasarkan informasi dari pihak Jumadi, Pancen disebut merupakan pensiunan anggota TNI Angkatan Udara (AU).
Menurut keterangan pihak Jumadi, Pancen datang bersama sejumlah orang, di antaranya Agus Koplo dan Jordi. Kedatangan mereka disebut berkaitan dengan permintaan Yuli dan Dedy agar ketiganya membantu meminta sertifikat serta barang-barang yang berada di tempat Jumadi.
Situasi dikabarkan memanas ketika Agus Koplo, yang menurut informasi pihak Jumadi disebut sebagai anggota Polres Sragen, menyampaikan pernyataan bernada ancaman.
“Cepat sertifikat kamu berikan. Kalau tidak, kamu bisa saya laporkan ke polisi dan bisa dipidana,” demikian ucapan yang diklaim disampaikan Agus Koplo dalam peristiwa tersebut.
Selain itu, Joko alias Pancen disebut berbicara dengan nada tinggi sambil meminta agar Warsito datang ke lokasi.
“Suruh Warsito ke sini! Dia tidak ada apa-apanya. Dia pernah saya bentur geger dengan saya. Telepon Warsito, suruh ke sini!” demikian pernyataan yang menurut keterangan pihak di lokasi dilontarkan Pancen.
Pancen juga disebut melontarkan tantangan kepada organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di wilayah Solo Raya.
“Jangankan Warsito, semua LSM se-Solo Raya saya tidak takut!” demikian pernyataan yang dinisbatkan kepada Pancen.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena persoalan yang menyangkut hak, barang, dan dokumen masyarakat semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan tekanan atau tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut.
Jordi Mengaku Pengacara, Mobil Xenia Ikut Disorot
Dalam peristiwa yang sama, seorang pria bernama Jordi disebut memperkenalkan dirinya sebagai pengacara yang berkegiatan di wilayah Sragen.
Jordi juga dikabarkan membawa mobil Daihatsu Xenia yang sebelumnya disebut digadaikan di tempat Jumadi.
Namun, status kepemilikan kendaraan, dokumen perjanjian gadai, persetujuan pihak terkait, serta dasar hukum pengambilan kendaraan tersebut masih perlu diperjelas. Belum dapat disimpulkan apakah tindakan pengambilan kendaraan itu memiliki dasar kewenangan yang sah atau tidak.
Kejelasan mengenai siapa pemilik kendaraan, siapa yang menyerahkan sebagai jaminan, dan siapa yang berhak mengambilnya menjadi bagian penting dalam mengungkap persoalan ini.
Warsito: Jangan Gaya Menakut-nakuti Rakyat!
Menanggapi peristiwa tersebut, Warsito meminta aparat penegak hukum memeriksa secara menyeluruh dugaan intimidasi maupun kemungkinan tindakan melawan hukum terhadap Jumadi.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Kalau memang ada pihak-pihak yang mencoba menekan, mengintimidasi, atau mengambil barang secara paksa, semuanya harus diperiksa. Jangan sampai masyarakat kecil merasa tidak memiliki perlindungan hukum ketika berhadapan dengan orang-orang yang mengaku memiliki kekuatan atau kedekatan dengan aparat,” tegas Warsito.
Warsito juga menanggapi pernyataan Pancen yang disebut menantang seluruh LSM se-Solo Raya.
“Kalau memang berani, silakan hadapi persoalan ini secara terbuka dan melalui jalur hukum. Jangan hanya lantang menantang LSM atau menyebut nama orang lain. Hukum berlaku sama bagi semua orang,” ujarnya.
Ia turut menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapa pun untuk membawa-bawa namanya dalam urusan penagihan maupun persoalan pribadi.
“Orang-orang yang mengaku mengenal saya, bahkan membawa-bawa nama saya, belum tentu saya kenal. Saya sendiri belum tahu wajah mereka, kecuali Joko Pancen yang pernah saya temui di lokasi tambang Wonorejo ketika ada persoalan terkait aktivitas penjualan BBM subsidi. Di luar itu, saya tidak pernah berurusan dengan mereka,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Warsito mengingatkan bahwa latar belakang pekerjaan maupun jabatan seseorang, termasuk pengalaman sebagai aparat negara, tidak boleh dijadikan alasan untuk menekan masyarakat.
“Sepatu, baju, celana, bahkan kebutuhan anak dan istri, semuanya harus disadari berasal dari hasil kerja dan penghasilan yang bersumber dari uang rakyat melalui mekanisme negara. Jangan justru menggunakan kebanggaan atas jabatan masa lalu untuk menakut-nakuti rakyat. Setelah pensiun pun, setiap warga negara tetap wajib menghormati hukum,” tegas Warsito.
Semua Pihak yang Terlibat Diminta Diperiksa
Warsito meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan satu atau dua orang saja. Seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk pihak yang meminta bantuan untuk mengambil sertifikat dan barang-barang dari tempat Jumadi, perlu dimintai keterangan sesuai kapasitas dan keterlibatannya.
Ia juga meminta penyidik mendalami sejumlah hal, antara lain kronologi kedatangan para pihak, status dan dokumen kendaraan Xenia, keberadaan sertifikat, perjanjian gadai, serta dasar hukum permintaan penyerahan barang.
Terkait penanganan persoalan tersebut, nama IPTU Agus Haryadi dari Polres Sragen disebut telah mengambil langkah pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Informasi ini masih perlu dikonfirmasi kepada kepolisian untuk memastikan bentuk pemeriksaan, pihak yang telah dimintai keterangan, serta status penanganan perkara.
Redaksi juga memandang penting adanya penjelasan resmi mengenai status kedinasan Agus Koplo yang disebut sebagai anggota Polri, termasuk apakah kedatangannya dilakukan dalam kapasitas pribadi atau kedinasan.
Publik Menunggu Penjelasan Resmi
Persoalan utang-piutang, gadai, maupun sengketa kepemilikan barang harus diselesaikan berdasarkan dokumen, kesepakatan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang mengambil tindakan sepihak atau menggunakan ancaman untuk memaksakan kehendak.
Publik kini menunggu penjelasan dari Polres Sragen dan seluruh pihak yang disebut dalam peristiwa tersebut. Pemeriksaan yang transparan diperlukan agar duduk perkara menjadi jelas dan tidak berkembang menjadi saling tuding.
Tantangan boleh dilontarkan, tetapi penyelesaian persoalan tetap harus tunduk pada hukum.
Hingga berita ini disusun, redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Joko alias Pancen, Agus Koplo, Jordi, Yuli, Dedy, serta pihak kepolisian maupun pihak lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
(Tim Red)











