JEPARA | 1Pena.id — Kecelakaan kerja yang menimpa Noor Rahman (29), warga Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, saat melakukan pekerjaan perbaikan atap gudang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Lebuawu, Kecamatan Pecangaan, menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak terkait.
Bukan semata karena korban mengalami luka akibat tersengat listrik yang berdampak terhadap fungsi kedua tangannya, tetapi juga karena peristiwa tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai perlindungan keselamatan pekerja, hubungan kerja, jaminan kecelakaan kerja, biaya pengobatan, serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan lokasi pekerjaan.
Berdasarkan informasi yang sebelumnya diberitakan media pada 13 November 2026, kecelakaan tersebut disebut terjadi pada Februari 2026. Noor Rahman dikabarkan menjalani perawatan di RSUD RA Kartini Jepara sebelum mendapatkan penanganan lanjutan di RSUP Dr. Kariadi Semarang.
Menurut keterangan korban dalam pemberitaan tersebut, keluarganya bahkan disebut harus menjual tanah untuk membantu membiayai pengobatan. Korban juga menyampaikan bahwa selama menjalani perawatan, dirinya belum memperoleh kepastian mengenai sejumlah persoalan yang berkaitan dengan perlindungan dan haknya sebagai pihak yang mengalami kecelakaan saat bekerja.
Seluruh informasi tersebut tetap memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak terkait agar diperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.
Namun, satu hal yang menjadi perhatian publik adalah bahwa kecelakaan yang terjadi saat seseorang menjalankan pekerjaan tidak seharusnya berhenti sebagai cerita musibah semata.
Kecelakaan Kerja Bukan Sekadar Persoalan Nasib
Seorang pekerja yang sebelumnya dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya, ketika mengalami kecelakaan berat dapat menghadapi perubahan besar dalam kehidupannya.
Dampak kecelakaan tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga keluarga yang bergantung pada penghasilannya.
Karena itu, sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab secara objektif.
Apakah sebelum pekerjaan perbaikan atap dilakukan telah dilakukan identifikasi terhadap potensi bahaya?
Apakah sumber listrik di sekitar lokasi telah diamankan?
Apakah pekerja memperoleh alat pelindung diri yang sesuai?
Apakah terdapat arahan, prosedur, dan pengawasan keselamatan kerja?
Pertanyaan tersebut penting bukan untuk langsung menyalahkan pihak tertentu, melainkan untuk mengetahui apakah standar keselamatan telah diterapkan secara memadai dan apakah kecelakaan tersebut telah ditangani sesuai prosedur yang berlaku.
Perlu Kejelasan Siapa Pemberi Kerja dan Penanggung Jawab Lokasi
Persoalan utama yang perlu ditelusuri adalah hubungan hukum dan hubungan kerja Noor Rahman dengan pihak yang memerintahkan pekerjaan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi salah satu dasar penting dalam perlindungan keselamatan di tempat kerja, terutama pada pekerjaan yang memiliki potensi bahaya, termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan listrik dan pekerjaan di ketinggian.
Pekerjaan memperbaiki atap di lokasi yang memiliki potensi bahaya listrik seharusnya memperhatikan penilaian risiko dan langkah pengamanan yang memadai.
Karena itu, perlu diperjelas:
– Siapa yang meminta Noor Rahman melakukan pekerjaan tersebut?
– Apakah korban merupakan pekerja langsung yayasan atau pengelola?
– Apakah pekerjaan dilakukan melalui kontraktor atau pihak ketiga?
– Siapa yang menyediakan peralatan kerja?
– Siapa yang melakukan pengawasan keselamatan?
– Siapa yang bertanggung jawab terhadap kondisi instalasi listrik di sekitar lokasi?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk menentukan tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan fakta dan hubungan hukum yang sebenarnya.
Yayasan dan Pengelola SPPG Perlu Memberikan Penjelasan
Dalam informasi yang beredar, gudang SPPG tempat terjadinya kecelakaan disebut berkaitan dengan Yayasan Surya Mandiri.
Namun, status kepemilikan atau pengelolaan fasilitas saja belum cukup untuk langsung menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum.
Perlu dilakukan penelusuran mengenai hubungan kerja, pemberian perintah pekerjaan, kewenangan pengawasan lokasi, serta pembagian tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat.
Apabila pekerjaan dilakukan melalui pihak ketiga atau kontraktor, maka perlu pula diperiksa hubungan dan tanggung jawab antara pemberi pekerjaan, pelaksana pekerjaan, pengelola fasilitas, serta pihak yang memiliki kewenangan atas lokasi.
Tidak tepat membebankan kesimpulan kepada satu pihak sebelum fakta hubungan kerja dan tanggung jawab masing-masing diperiksa secara menyeluruh.
Status BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Kecelakaan Kerja Perlu Diperiksa
Persoalan lain yang sangat penting adalah kepesertaan korban dalam program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Berdasarkan ketentuan mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemberi kerja memiliki kewajiban tertentu untuk memberikan perlindungan kepada pekerja sesuai hubungan kerja dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, sejumlah pertanyaan perlu dijawab secara terbuka:
– Apakah Noor Rahman terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan saat kecelakaan terjadi?
– Apakah kecelakaan tersebut telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang?
– Kapan laporan kecelakaan disampaikan?
– Apakah korban telah memperoleh pelayanan dan manfaat JKK?
– Apabila belum terdaftar, siapa pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja tersebut?
Apabila kecelakaan memenuhi ketentuan sebagai kecelakaan kerja dan korban tercatat dalam kepesertaan yang memenuhi persyaratan, manfaat yang diberikan dapat mencakup pelayanan kesehatan serta manfaat lain sesuai peraturan yang berlaku.
Kondisi fisik korban yang disebut mengalami dampak serius terhadap fungsi kedua tangan juga memerlukan penilaian medis sesuai prosedur.
Biaya Pengobatan yang Ditanggung Keluarga Harus Mendapat Perhatian
Informasi mengenai keluarga korban yang disebut harus menjual tanah untuk membantu biaya pengobatan menjadi persoalan kemanusiaan yang tidak dapat dipandang ringan.
Untuk kepentingan penelusuran dan pengajuan hak, seluruh dokumen dan bukti pengeluaran sebaiknya dikumpulkan.
Di antaranya:
– Rekam medis dari RSUD RA Kartini Jepara;
– Rekam medis dari RSUP Dr. Kariadi Semarang;
– Hasil pemeriksaan dokter mengenai kondisi kedua tangan;
– Kwitansi dan bukti pembayaran pengobatan;
– Bukti pembelian obat;
– Bukti biaya perjalanan dan perawatan;
– Bukti penugasan atau hubungan kerja;
– Bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan apabila ada.
Dokumen tersebut dapat menjadi bagian penting dalam proses penelusuran hak korban serta penentuan tanggung jawab pihak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.
Peran Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Perlu Diperjelas
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur dan mitra.
Keterlibatan pihak yayasan atau mitra dalam penyelenggaraan program tidak serta-merta menghilangkan kewajiban hukum masing-masing pihak terhadap keselamatan pekerja dan pengelolaan tempat kerja.
Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) serta pihak-pihak terkait perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan, standar keselamatan fasilitas, serta prosedur penanganan apabila terjadi kecelakaan di lingkungan operasional SPPG.
Pemerintah daerah dan instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang ketenagakerjaan juga diharapkan memastikan pengawasan terhadap aspek keselamatan dan perlindungan pekerja berjalan sesuai ketentuan.
Penanganan Kepolisian Juga Perlu Mendapat Kejelasan
Pernyataan korban yang menyebut belum pernah dimintai keterangan oleh kepolisian juga perlu dikonfirmasi kepada aparat yang berwenang.
Publik perlu mengetahui apakah peristiwa tersebut telah dilaporkan secara resmi, apakah pemeriksaan tempat kejadian telah dilakukan, serta apakah saksi dan kondisi teknis di lokasi telah diperiksa.
Apabila terdapat dugaan kelalaian yang menyebabkan seseorang mengalami luka berat, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menilai fakta berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan.
Namun, perlu ditegaskan bahwa terjadinya kecelakaan tidak secara otomatis membuktikan adanya tindak pidana.
Setiap kesimpulan hukum harus didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, pemeriksaan teknis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangan Berhenti pada Bantuan Sesaat
Perhatian terhadap Noor Rahman tidak seharusnya berhenti pada rasa prihatin atau bantuan kemanusiaan sementara.
Korban membutuhkan kepastian mengenai:
pengobatan, rehabilitasi, pemulihan kemampuan fisik, perlindungan sosial, serta keberlangsungan kehidupan keluarganya.
Apabila kondisi medis menunjukkan adanya dampak permanen terhadap kemampuan bekerja, maka perlu dipikirkan pula langkah pemulihan jangka panjang, termasuk rehabilitasi dan kemungkinan dukungan untuk keberlangsungan ekonomi korban.
Publik Berhak Bertanya, Semua Pihak Berhak Memberikan Klarifikasi
Kontrol publik diperlukan untuk memastikan persoalan tidak berhenti tanpa kejelasan.
Namun, proses tersebut harus tetap dilakukan secara objektif dan tidak menghakimi sebelum seluruh fakta diperoleh.
Sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab antara lain:
1. Bagaimana standar keselamatan kerja diterapkan di lokasi SPPG?
2. Siapa yang memberikan perintah pekerjaan kepada korban?
3. Bagaimana kondisi instalasi listrik ketika pekerjaan dilakukan?
4. Apakah korban memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan?
5. Apakah kecelakaan telah dilaporkan kepada instansi terkait?
6. Bagaimana perkembangan penanganan peristiwa tersebut?
7. Bagaimana penyelesaian biaya pengobatan dan pemulihan korban?
Pihak Yayasan Surya Mandiri, pengelola SPPG, mitra terkait, Badan Gizi Nasional, BPJS Ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan, serta kepolisian diharapkan dapat memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing.
Keselamatan Pekerja Adalah Tanggung Jawab, Bukan Formalitas
Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Namun, keberhasilan sebuah program tidak hanya dapat diukur dari jumlah penerima manfaat atau kegiatan yang berhasil dilaksanakan.
Keselamatan orang-orang yang bekerja di balik pelaksanaan program juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab penyelenggaraan.
Kasus yang menimpa Noor Rahman menjadi pengingat bahwa pembangunan dan pelayanan publik tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap manusia yang terlibat di dalamnya.
Jangan sampai sebuah program berjalan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi ketika terjadi kecelakaan, pekerja dan keluarganya justru harus menghadapi sendiri beban pengobatan dan ketidakpastian masa depan.
Yang dibutuhkan adalah keterbukaan, pemeriksaan objektif, kepastian perlindungan terhadap korban, serta pertanggungjawaban sesuai fakta dan ketentuan hukum.
Sebab, keadilan bagi korban kecelakaan kerja bukan hanya persoalan santunan.
Keadilan adalah kepastian bahwa keselamatan dihormati, hak dilindungi, dan tanggung jawab tidak dihindari.
Catatan Redaksi: Tulisan ini disusun berdasarkan informasi yang telah beredar mengenai peristiwa yang dialami Noor Rahman serta ketentuan hukum yang relevan. Hubungan kerja, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, kondisi teknis lokasi, proses penanganan peristiwa, serta tanggapan pihak yayasan dan pengelola masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim/Redaksi)










