BOYOLALI | 1Pena.id — Sejumlah warga di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pulutan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, mengeluhkan aroma tidak sedap yang diduga berasal dari limbah aktivitas dapur.
Keluhan tersebut disampaikan sejumlah warga kepada awak media pada Minggu (8/11/2026). Warga mengaku terganggu dengan bau yang mereka duga berasal dari sistem pembuangan limbah aktivitas dapur SPPG.
SPPG yang menjadi sorotan warga tersebut disebut berkaitan dengan Giyarti, Kepala Desa Pulutan yang saat ini menjabat melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW).
Menurut keterangan sejumlah warga, bangunan yang kini digunakan sebagai dapur SPPG sebelumnya merupakan bangunan bekas kandang sapi yang kemudian dialihfungsikan.
Informasi mengenai status bangunan dan pengelolaan SPPG tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak pengelola maupun pihak terkait.
Warga Keluhkan Bau Limbah Dapur
Sejumlah warga mengaku mencium aroma tidak sedap yang diduga berasal dari aktivitas pengelolaan dan pembuangan limbah dapur.
Mereka berharap persoalan tersebut segera mendapat perhatian karena menyangkut kenyamanan lingkungan permukiman warga.
“Warga mencium bau tidak sedap yang diduga berasal dari limbah dapur. Kami berharap persoalan ini segera diperhatikan karena lingkungan tempat tinggal kami juga harus dijaga,” ungkap salah seorang warga.
Menurut warga, persoalan lingkungan tersebut perlu segera dievaluasi, terutama terkait sistem pengelolaan limbah cair maupun limbah dari aktivitas dapur.
Warga Mengaku Keluhan Belum Mendapat Penyelesaian
Warga juga mengungkapkan bahwa sejumlah masyarakat sebelumnya telah menyampaikan keluhan mengenai kondisi lingkungan di sekitar dapur tersebut.
Namun, berdasarkan pengakuan warga, keluhan tersebut hingga kini belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang mereka harapkan.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah dugaan adanya aliran air limbah yang melewati atau berdampak pada lahan milik warga lain.
Keterangan tersebut masih perlu diklarifikasi dan diperiksa secara langsung untuk mengetahui jalur pembuangan limbah serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Warsito Soroti Standar Bangunan dan Pengelolaan Limbah
Koordinator SMSI Solo Raya, Warsito, turut menyoroti keluhan masyarakat tersebut.
Ia menegaskan bahwa operasional dapur pelayanan pemenuhan gizi harus memperhatikan kelayakan bangunan, ketersediaan lahan, sistem pengelolaan limbah, sanitasi, serta akses jalan yang memadai.
“Jangan sampai operasional dapur pelayanan pemenuhan gizi justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat sekitar. Standar bangunan, pengelolaan limbah, dan akses jalan harus diperhatikan. Apalagi jika benar air limbah mengalir melalui lahan milik orang lain,” tegas Warsito.
Menurutnya, pihak pengelola maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional SPPG perlu segera melakukan evaluasi apabila terdapat keluhan yang berdampak pada lingkungan masyarakat.
Warga Sebut Ada Dugaan Pemecatan Usai Unggah Keluhan
Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah informasi dari warga mengenai seseorang yang disebut mengalami pemutusan hubungan kerja setelah menyampaikan keluhan melalui unggahan WhatsApp Story.
Menurut penuturan warga, seseorang yang mengunggah persoalan tersebut di media sosial disebut kemudian diberhentikan dari pekerjaannya.
Namun, informasi mengenai dugaan pemutusan hubungan kerja tersebut masih memerlukan konfirmasi langsung dari pihak yang bersangkutan maupun pengelola SPPG.
Redaksi belum memperoleh keterangan independen yang dapat memastikan adanya hubungan antara unggahan keluhan tersebut dengan dugaan pemberhentian dari pekerjaan.
Apabila benar terjadi, persoalan tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Warga Kaitkan dengan Keluhan Pelayanan Pemerintah Desa
Sejumlah warga juga mengaitkan persoalan lingkungan di sekitar SPPG dengan keluhan mereka sebelumnya terkait pelayanan administrasi pemerintahan desa.
Warga menyampaikan bahwa Kepala Desa Pulutan pernah menjadi perhatian masyarakat karena disebut sulit ditemui atau dimintai tanda tangan untuk keperluan administrasi.
Keterangan tersebut merupakan pengakuan warga dan masih memerlukan klarifikasi langsung dari pihak Pemerintah Desa Pulutan maupun Kepala Desa yang bersangkutan.
Masyarakat berharap seluruh persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan lingkungan dapat diselesaikan secara terbuka.
Minta Instansi Terkait Turun Memeriksa
Warsito meminta pemerintah daerah dan instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kondisi operasional SPPG Pulutan.
Menurutnya, pemeriksaan dapat meliputi kelayakan bangunan, standar sanitasi dapur, pengelolaan limbah cair, sistem pembuangan, ketersediaan akses jalan, serta dampak aktivitas terhadap lingkungan masyarakat sekitar.
“Warga jangan sampai hanya menjadi pihak yang menanggung dampak. Kalau ada keluhan, harus didengarkan dan diselesaikan. Program yang baik harus dijalankan dengan tata kelola yang baik pula,” tegasnya.
Ia menambahkan, program pemenuhan gizi merupakan program yang memiliki tujuan baik. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan standar operasional, kebersihan, sanitasi, dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih serta nyaman.
Menunggu Klarifikasi Pihak Terkait
Hingga berita ini disusun, berbagai keluhan dan informasi yang disampaikan warga masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Giyarti selaku Kepala Desa Pulutan, pihak pengelola SPPG Pulutan, mitra terkait, serta instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.
Klarifikasi dari seluruh pihak diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai status bangunan, pengelolaan limbah, keluhan warga, serta berbagai persoalan lain yang muncul di lingkungan sekitar SPPG Pulutan.
(Tim Red)
