BOYOLALI | 1Pena.id — Kebijakan pengumpulan dana gotong royong untuk pembangunan fasilitas sekolah berupa pavingisasi di wilayah Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, menjadi sorotan. Pasalnya, nominal dana yang diminta kepada wali murid di salah satu sekolah dasar negeri (SDN) disebut mencapai Rp250.000 per siswa.
Berdasarkan dokumen hasil rapat pleno SDN Ngadirejo tertanggal 30 Oktober 2026, terdapat kesepakatan mengenai besaran dana gotong royong untuk pelaksanaan pavingisasi lingkungan sekolah.
Rinciannya, siswa kelas 1 sebesar Rp225.000, kelas 2, 3, 4, dan 5 masing-masing Rp200.000, sedangkan kelas 6 sebesar Rp250.000 per siswa.
Dalam pemberitahuan kepada wali murid, dana tersebut direncanakan dikumpulkan paling lambat Januari 2027 melalui bendahara paguyuban masing-masing kelas.
Pihak sekolah menyampaikan bahwa hasil rapat pleno tersebut diharapkan mendapat dukungan bersama. Pembangunan pavingisasi disebut bertujuan meningkatkan kenyamanan lingkungan sekolah agar anak-anak dapat menjalankan aktivitas belajar dengan lebih baik.
Namun, besaran dana tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah pengumpulan dana benar-benar bersifat sukarela atau justru menjadi kewajiban yang harus dipenuhi setiap wali murid?
Pertanyaan lain juga muncul mengenai dasar penetapan nominal, rincian kebutuhan anggaran, mekanisme pengelolaan uang, serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang nantinya terkumpul.
Dua SDN di Mojosongo Disebut Melakukan Pengumpulan Dana
Selain SDN Ngadirejo, muncul informasi bahwa terdapat satu sekolah dasar negeri lainnya di wilayah Kecamatan Mojosongo yang juga melakukan pengumpulan dana dari wali murid untuk pembangunan fasilitas sekolah.
Informasi mengenai sekolah kedua, termasuk besaran dana dan mekanisme pengumpulannya, masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Jika informasi tersebut benar, Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme penggalangan dana pembangunan fasilitas sekolah negeri, termasuk batasan peran sekolah, komite, dan paguyuban wali murid.
Sebab, kesepakatan dalam rapat pleno tidak serta-merta menjawab apakah seluruh wali murid memiliki kebebasan untuk berpartisipasi sesuai kemampuan tanpa tekanan maupun konsekuensi terhadap anak didik.
Warsito: Jangan Sampai Pembangunan Membebani Orang Tua
Menanggapi persoalan tersebut, Koordinator SMSI Solo Raya, Warsito, meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali segera memberikan perhatian dan melakukan klarifikasi terhadap mekanisme pengumpulan dana pavingisasi.
Menurutnya, pembangunan fasilitas sekolah memang penting. Namun, pembiayaannya harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh menimbulkan beban yang bersifat memaksa bagi wali murid.
“Ini persoalan serius. Jangan sampai keputusan rapat pleno dijadikan dasar untuk membebankan biaya pembangunan fasilitas sekolah kepada wali murid. Pendidikan dasar harus mengedepankan kepentingan anak didik, bukan justru menambah beban ekonomi orang tua,” tegas Warsito.
Ia meminta pihak sekolah dan komite menjelaskan secara terbuka dasar pengumpulan dana, rincian anggaran pavingisasi, sumber pembiayaan, serta sifat sumbangan yang diminta kepada wali murid.
Warsito juga mempertanyakan bagaimana mekanisme yang diterapkan apabila terdapat orang tua siswa yang tidak mampu memberikan dana sesuai nominal yang telah ditentukan.
“Harus jelas berapa kebutuhan anggarannya, untuk apa dana dikumpulkan, siapa yang mengelola, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Jangan sampai wali murid hanya menerima nominal pembayaran tanpa memperoleh penjelasan yang memadai,” ujarnya.
Disdik Boyolali Didesak Turun Tangan
Warsito meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi juga memastikan langsung mekanisme pengumpulan dana di sekolah yang bersangkutan.
Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pengumpulan dana tersebut benar-benar bersifat sukarela, bagaimana proses pengambilan keputusan, dan apakah terdapat tekanan terhadap wali murid.
Kejelasan juga diperlukan mengenai apakah pembangunan pavingisasi telah masuk dalam perencanaan kebutuhan sekolah serta apakah tersedia sumber pembiayaan dari anggaran pendidikan pemerintah.
Partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan pada prinsipnya perlu ditempatkan secara tepat. Transparansi, kebebasan wali murid untuk berpartisipasi, dan perlindungan terhadap peserta didik harus menjadi perhatian utama.
Jangan sampai niat membangun fasilitas sekolah justru menimbulkan persoalan baru bagi orang tua siswa.
Publik Menunggu Penjelasan Sekolah
Hingga berita ini disusun, redaksi masih memerlukan klarifikasi dari Kepala SDN Ngadirejo, komite sekolah, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali. Redaksi juga membuka ruang penjelasan dari sekolah dasar lainnya yang disebut melakukan pengumpulan dana serupa.
Publik kini menunggu jawaban atas pertanyaan mendasar: apakah dana pavingisasi hingga Rp250.000 per siswa tersebut murni gotong royong sukarela atau menjadi kewajiban yang harus ditanggung wali murid?
Transparansi diperlukan agar tidak muncul kesalahpahaman sekaligus memastikan pembangunan fasilitas pendidikan berjalan sesuai ketentuan dan tidak membebani masyarakat.
(Tim Red)













