NGAWI| 1Pena.id — Sejumlah informasi mengenai dugaan persoalan pribadi yang dikaitkan dengan seorang anggota Polres Ngawi berinisial AG mencuat ke publik setelah redaksi menerima keterangan dari seorang narasumber yang mengaku mengetahui persoalan tersebut.
Narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan informasi mengenai dugaan adanya lebih dari satu hubungan perkawinan yang dikaitkan dengan AG.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, 1Pena.id belum memperoleh dokumen resmi maupun keterangan langsung dari pihak-pihak terkait yang dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.
Karena itu, seluruh informasi dalam pemberitaan ini masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut.
Narasumber Sampaikan Informasi Dugaan Hubungan Perkawinan
Berdasarkan keterangan yang diterima redaksi, narasumber menyebut terdapat seorang perempuan berinisial AR yang dikaitkan sebagai istri pertama dan disebut berdomisili di wilayah Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.
Narasumber juga menyampaikan informasi mengenai seorang perempuan lain berinisial ET yang disebut memiliki hubungan perkawinan atau hubungan sebagai pasangan dengan AG.
Informasi tersebut, termasuk berbagai keterangan mengenai hubungan keluarga dan status perkawinan pihak-pihak yang disebut, belum dapat dipastikan kebenarannya secara independen oleh redaksi.
Redaksi tidak bermaksud menyimpulkan adanya pelanggaran hukum, disiplin, maupun kode etik hanya berdasarkan keterangan satu pihak.
Warsito: Informasi Masyarakat Perlu Ditelusuri Secara Objektif
Koordinator Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Solo Raya, Warsito, meminta setiap informasi dan laporan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut Warsito, apabila terdapat bukti atau laporan resmi yang memenuhi syarat untuk diperiksa, institusi kepolisian perlu melakukan penelusuran secara objektif dan transparan.
“Masih banyak anggota Polri yang bekerja dengan baik, mengayomi masyarakat, dan menjalankan tugas secara profesional. Jangan sampai citra anggota yang bekerja baik tercoreng oleh dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum,” ujar Warsito, Kamis (12/11/2026).
Warsito menegaskan, setiap dugaan tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang adil.
“Kalau memang terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai aturan. Tetapi prosesnya juga harus objektif, berdasarkan bukti, dan memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk memberikan penjelasan,” tegasnya.
Kapolres Ngawi Diminta Perkuat Pembenahan Internal
Warsito juga meminta Kapolres Ngawi yang baru, AKBP Mohammad Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., memberikan perhatian terhadap berbagai informasi dan keluhan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran anggota di lingkungan Polres Ngawi.
Menurutnya, pergantian kepemimpinan dapat menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Ia berharap setiap informasi tidak ditangani berdasarkan asumsi atau opini semata, melainkan melalui pengumpulan fakta, pemeriksaan bukti, serta klarifikasi dari seluruh pihak terkait.
“Kalau memang ada anggota yang bermasalah, lakukan pengecekan. Jangan hanya menerima informasi sepihak. Semua pihak harus diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan agar hasil pemeriksaan benar-benar objektif,” kata Warsito.
Ia menambahkan, transparansi dalam penanganan laporan masyarakat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Soroti Pentingnya Pengawasan Generasi Muda
Dalam kesempatan tersebut, Warsito juga mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak-anak dan generasi muda.
Menurutnya, penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama.
“Generasi muda adalah aset bangsa. Orang tua, masyarakat, sekolah, dan pemerintah harus bersama-sama menjaga mereka dari pengaruh negatif, termasuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang,” ujarnya.
Warsito menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang harus dilakukan secara tegas, namun tetap sesuai prosedur hukum dan menjunjung hak setiap warga negara.
Redaksi Buka Ruang Hak Jawab dan Klarifikasi
1Pena.id membuka ruang seluas-luasnya untuk hak jawab dan klarifikasi kepada AG serta seluruh pihak yang disebut atau berkaitan dengan informasi dalam pemberitaan ini.
Redaksi juga membuka ruang bagi Polres Ngawi, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), maupun Polda Jawa Timur untuk memberikan penjelasan terkait ada atau tidaknya laporan serta langkah yang telah atau akan dilakukan terhadap informasi tersebut.
Setiap orang tetap memiliki hak atas privasi dan asas praduga tidak bersalah. Informasi yang disampaikan narasumber tidak dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum dilakukan verifikasi dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Apabila terdapat laporan resmi dan bukti yang cukup, Warsito mendorong agar mekanisme pengawasan internal dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat, menurutnya, berhak mendapatkan pelayanan kepolisian yang profesional, transparan, dan berintegritas. Di sisi lain, setiap anggota maupun pihak yang disebut dalam suatu informasi juga berhak memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan memberikan klarifikasi.
(Tim Red)










