SRAGEN | 1Pena.id — Dugaan alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Sragen mulai menjadi perhatian serius. Sejumlah lahan pertanian yang semestinya dipertahankan untuk menopang ketahanan pangan diduga mengalami perubahan pemanfaatan menjadi kawasan perumahan, bangunan industri, hingga fasilitas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Apabila dugaan tersebut benar terjadi pada bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi dan tidak melalui mekanisme sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut tata ruang.
Publik mempertanyakan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan lahan pertanian, transparansi proses perizinan, hingga tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pangan daerah.
Pertanyaan mendasar pun muncul: Bagaimana lahan yang dilindungi dapat berubah menjadi kawasan pembangunan? Siapa yang memberikan persetujuan? Apakah seluruh persyaratan telah dipenuhi? Dan bagaimana fungsi pengawasan pemerintah daerah?
Jangan sampai perlindungan lahan pertanian hanya terlihat kuat di atas dokumen, tetapi lemah ketika berhadapan dengan kepentingan pembangunan dan investasi.
Regulasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mengendalikan perubahan fungsi lahan sawah dan menjaga keberlangsungan lahan pertanian.
Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, yang menjadi salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan lahan sawah.
Selain itu, terdapat ketentuan di bidang agraria dan pertanahan yang mengatur proses verifikasi, penetapan peta lahan sawah serta mekanisme perubahan penggunaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
Perubahan penggunaan tanah pada lahan yang memiliki status perlindungan tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kehendak pemilik lahan maupun kepentingan pengembang.
Setiap perubahan harus melalui mekanisme, persyaratan, dan penilaian sesuai ketentuan hukum.
Karena itu, apabila benar terdapat pembangunan perumahan, bangunan industri maupun fasilitas lainnya pada bidang tanah yang masuk dalam peta LSD, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status tanah dan dasar hukum perubahan penggunaannya.
Publik berhak mengetahui proses yang telah dilalui, termasuk kesesuaian tata ruang, rekomendasi pertanahan, serta dokumen perizinan yang menjadi dasar pembangunan.
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi bangunan yang telah berdiri, sementara proses perizinan dan status lahannya tidak pernah dijelaskan secara transparan.
Nama Program Pemerintah Tidak Otomatis Menghapus Aturan Perlindungan Lahan
Alih fungsi lahan untuk kepentingan pembangunan harus diperiksa secara objektif.
Tidak semua pembangunan secara otomatis dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum maupun memperoleh pengecualian terhadap ketentuan perlindungan lahan pertanian.
Hal tersebut juga berlaku terhadap pembangunan fasilitas pendukung Program Makan Bergizi Gratis.
Nama program pemerintah tidak serta-merta menjadi alasan untuk mengabaikan ketentuan perlindungan lahan pertanian.
Apabila terdapat fasilitas dapur MBG yang dibangun di atas bidang tanah yang masuk kategori LSD, pemerintah dan pihak terkait perlu menjelaskan status bidang tanah tersebut, kesesuaian tata ruang, dasar penggunaan tanah, serta rekomendasi dan persetujuan yang dipersyaratkan.
Hal serupa berlaku terhadap pembangunan perumahan komersial maupun bangunan industri swasta.
Publik berhak mengetahui apakah pembangunan tersebut telah melalui prosedur yang sah atau justru masih menyisakan persoalan administrasi dan hukum.
Pembangunan memang penting, namun jangan sampai program yang seharusnya membawa manfaat justru menimbulkan persoalan baru terhadap perlindungan lahan pangan.
Pemeriksaan Harus Menyentuh Seluruh Rantai Perizinan
Persoalan dugaan alih fungsi LSD tidak cukup hanya diselesaikan dengan memeriksa pemilik tanah atau pengembang.
Pemeriksaan juga perlu menyentuh seluruh rantai administrasi dan pengawasan.
Mulai dari proses kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dokumen pertanahan, rekomendasi perubahan penggunaan tanah, persetujuan pembangunan, hingga pengawasan di lapangan.
Jika ditemukan adanya persetujuan yang diterbitkan tidak sesuai ketentuan, maka pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut juga perlu dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatur sejumlah ketentuan mengenai larangan dan sanksi terhadap pelanggaran perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Namun perlu ditegaskan bahwa status suatu bidang tanah sebagai LSD tidak serta-merta menjadikan setiap pembangunan sebagai tindak pidana.
Unsur-unsur pelanggaran, status hukum tanah, peruntukan ruang, serta ketentuan mengenai LP2B harus diperiksa berdasarkan data dan dokumen resmi.
Apabila ditemukan unsur pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, proses hukum harus dilakukan secara profesional dan objektif.
Pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar pihak yang berada di lapangan, tetapi harus menelusuri seluruh proses dari hulu hingga hilir.
Warsito Desak Pemerintah Kabupaten Sragen Bertindak
Menyikapi dugaan alih fungsi lahan sawah dilindungi di Kabupaten Sragen, tokoh masyarakat Sragen, Warsito, menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi berkurangnya lahan pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Sragen bersama instansi terkait agar tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bidang-bidang tanah yang diduga mengalami perubahan fungsi.
“Saya mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Sragen dan seluruh instansi terkait, mulai dari Kantor Pertanahan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Satpol PP hingga aparat penegak hukum, agar segera mengungkap secara terang-benderang persoalan dugaan alih fungsi lahan LSD ini,” tegas Warsito.
Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berhenti pada pihak tertentu.
“Jangan hanya rakyat kecil yang diperiksa. Telusuri seluruh prosesnya. Siapa yang menguruk lahan, siapa yang membangun, siapa yang mengurus perizinan, siapa yang memberikan persetujuan, dan bagaimana pengawasannya,” lanjutnya.
Warsito menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran, penanganan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu.
“Kalau ditemukan adanya pelanggaran, tindak sesuai ketentuan hukum. Jangan ada tebang pilih,” ujarnya.
Bupati Sragen Diminta Turun Tangan
Warsito juga mengingatkan bahwa persoalan lahan pertanian bukan hanya menyangkut kepentingan saat ini, melainkan masa depan generasi mendatang.
Menurutnya, Sragen dikenal sebagai salah satu daerah dengan sektor pertanian yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat.
“Sragen dikenal sebagai daerah pertanian. Kalau lahan sawah yang dilindungi terus berkurang tanpa pengawasan yang jelas, bagaimana nasib ketahanan pangan kita ke depan?” katanya.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Sragen membuka data mengenai LSD kepada masyarakat dan melakukan audit terhadap pembangunan yang diduga berdiri di atas lahan yang memiliki status perlindungan.
“Saya meminta Bupati Sragen turun tangan. Buka data LSD kepada publik, lakukan audit, dan periksa seluruh pembangunan yang diduga berdiri di atas lahan yang dilindungi,” imbuh Warsito.
“Jangan sampai negara kalah dalam menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri.”
Lima Langkah yang Diminta Segera Dilakukan
Atas munculnya dugaan tersebut, terdapat sejumlah langkah yang dinilai perlu segera dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait.
1. Buka Peta LSD Kabupaten Sragen
Masyarakat perlu mendapatkan akses informasi mengenai lokasi dan luas lahan sawah dilindungi, termasuk bidang tanah yang menjadi sorotan terkait dugaan perubahan fungsi.
2. Audit Pembangunan yang Diduga Berdiri di Atas LSD
Pemerintah perlu memeriksa pembangunan perumahan, bangunan industri maupun fasilitas lain yang menjadi perhatian publik.
Lokasi pembangunan perlu dicocokkan dengan peta LSD, dokumen tata ruang, serta perizinan dan rekomendasi yang dipersyaratkan.
3. Telusuri Seluruh Rantai Perizinan
Pemeriksaan perlu dilakukan terhadap seluruh proses administrasi, mulai dari tingkat desa hingga instansi pemerintah daerah dan pertanahan.
Hal ini penting untuk memastikan tidak terdapat persetujuan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tindak Sesuai Kewenangan Apabila Ditemukan Pelanggaran
Apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan, pemerintah perlu mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Tindakan tersebut dapat mencakup penertiban maupun langkah administratif lainnya sesuai hasil pemeriksaan.
5. Libatkan Aparat Penegak Hukum Jika Ditemukan Indikasi Pidana
Apabila terdapat indikasi tindak pidana berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan, proses penyelidikan harus dilakukan secara profesional dan transparan.
Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
Publik Menunggu Penjelasan
Persoalan dugaan alih fungsi lahan sawah dilindungi ini dinilai perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
Pembangunan memang diperlukan. Investasi juga memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Program pemerintah pun perlu mendapatkan dukungan.
Namun, pembangunan tidak boleh mengabaikan aturan perlindungan lahan pertanian.
Jangan sampai sawah yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat berubah menjadi hamparan beton tanpa kejelasan proses dan pertanggungjawaban.
Kepada Pemerintah Kabupaten Sragen, Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, serta instansi terkait lainnya, publik menunggu penjelasan.
Apakah benar terdapat alih fungsi pada bidang tanah yang berstatus LSD? Jika benar, bagaimana proses perubahan penggunaannya? Apakah seluruh rekomendasi dan persyaratan telah dipenuhi?
Jangan biarkan persoalan ini berhenti hanya sebagai perbincangan di tengah masyarakat.
Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar sebidang tanah, melainkan keberlanjutan pertanian, nasib petani, kepastian hukum, dan masa depan ketahanan pangan Kabupaten Sragen.
Sawah tidak dapat begitu saja digantikan setelah berubah menjadi bangunan. Ketika lahan pangan terus berkurang, dampaknya dapat dirasakan hingga generasi berikutnya.
Catatan Redaksi
Pemberitaan ini mengangkat dugaan yang masih memerlukan verifikasi lapangan dan pemeriksaan dokumen resmi. Redaksi belum menyimpulkan adanya pelanggaran hukum maupun tindak pidana oleh pihak tertentu.
Status LSD, LP2B, kesesuaian tata ruang, serta kelengkapan perizinan setiap lokasi harus diperiksa berdasarkan data otoritatif dan keterangan instansi yang berwenang.
Redaksi 1Pena.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Pemerintah Kabupaten Sragen, Kantor Pertanahan, pengembang, pengelola fasilitas yang disebut dalam isu ini, serta seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim/Red)






