Purworejo, 1pena.id — Pelaksanaan proyek rehabilitasi Jalan Diponegoro di Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menuai sorotan tajam dari warga dan pemerintah desa. Proyek yang menelan anggaran hampir Rp 4 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purworejo itu diduga memiliki keterkaitan dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Dapil Purworejo.
Saat tim kontrol media mendatangi lokasi pada Minggu (26/10/2025), sejumlah warga menyampaikan kekecewaan terhadap pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh CV Sinta Devi tersebut.
Salah satu warga, Ed, mengaku bersyukur jalan di depan rumahnya diperbaiki, tetapi menyesalkan sikap pelaksana proyek yang tidak melibatkan warga sekitar.
“Kami senang jalan ini diperbaiki, tapi pelaksananya bekerja seenaknya sendiri, tanpa melibatkan warga. Sebagai orang Jawa, seharusnya ‘kulonuwun’ (permisi) kalau mau bekerja di tempat orang. Kami tidak minta uang, cuma ingin dihargai,” ujar Ed dengan nada kecewa.
Nada serupa disampaikan Kepala Desa Wonosari, Harman, yang menegaskan bahwa pihak pemerintah desa tidak pernah dilibatkan atau diberi pemberitahuan resmi sebelum proyek dimulai.
“Kami dari Pemerintah Desa Wonosari tidak dilibatkan sama sekali. Tidak ada sosialisasi ke warga, hanya diundang saat acara selamatan sebelum proyek dimulai,” terang Kades Harman saat ditemui di kediamannya, Minggu siang (26/10/2025).
Harman menambahkan, masyarakat sebenarnya berharap jalan yang diperbaiki adalah jalur permukiman, bukan ruas utama yang jarang dilalui warga setempat.
“Warga berharap jalan di area permukiman yang dibangun dulu. Tapi karena itu sudah kebijakan pemerintah, ya kami tetap bersyukur,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kades menyebut bahwa proyek tersebut diperjuangkan oleh seorang anggota DPRD Provinsi asal Purworejo, sementara pelaksananya disebut-sebut merupakan anak dari anggota dewan tersebut.
“Setahu saya, proyek ini diperjuangkan oleh anggota DPRD Provinsi dari Purworejo. Dulu istrinya yang mengerjakan, sekarang katanya anaknya,” ungkapnya.
Tim kontrol media juga mencoba mengonfirmasi hal ini kepada pejabat Bidang Bina Marga DPUPR Purworejo. Namun, yang bersangkutan menyampaikan melalui pesan WhatsApp bahwa sedang tidak enak badan dan meminta agar tim datang langsung ke kantor untuk klarifikasi lebih lanjut.
Sementara itu, sejumlah pihak menilai tidak adanya sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek publik dapat menimbulkan kesan tertutup dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap transparansi penggunaan anggaran daerah.
Kasus ini kini tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama karena dugaan keterlibatan politisi dalam pelaksanaan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
