Jakarta | 1pena.id — Pemerintah pusat mengerahkan ribuan personel lintas instansi untuk mempercepat penanganan endapan lumpur pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Langkah tersebut dilakukan guna mempercepat pemulihan aktivitas pemerintahan, infrastruktur, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menyampaikan bahwa Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian serius karena berada di kawasan dataran rendah (lowland).
“Daerah lowland yang harus kita atensi betul antara lain Aceh Tamiang, kemudian Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera, yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/1/2026).
Menurut Tito, endapan lumpur menjadi persoalan utama karena berdampak luas terhadap jalannya pemerintahan, fasilitas umum, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Meski demikian, kondisi pemerintahan daerah yang sebelumnya sempat terganggu kini mulai berangsur pulih.
“Alhamdulillah, pemerintahan Aceh Tamiang yang tadinya sempat mati total, sekarang sudah aktif dan mulai bersih,” ungkapnya.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah mengerahkan personel dalam jumlah besar dari berbagai lembaga. Di antaranya 1.132 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), 500 mahasiswa Politeknik Statistika STIS, 600 taruna dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sekitar 2.000 personel TNI, dan 1.000 personel Polri.
Selain itu, pengerahan juga melibatkan 1.788 personel dari program Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) yang terdiri dari taruna Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), Akademi Kepolisian (Akpol), Universitas Pertahanan (Unhan), serta Politeknik Siber dan Sandi Negara (SSN).
“Kalau dihitung, kekuatan personel TNI-Polri dan unsur lainnya di Aceh Tamiang mendekati 10 ribu orang. Ini karena dampak lumpur di wilayah tersebut cukup luas,” jelas Tito.
Ia menegaskan bahwa pengerahan personel difokuskan pada pembersihan lumpur di kantor pemerintahan, sekolah, pasar, jalan, rumah warga, hingga fasilitas sosial lainnya.
“Semua terdampak, mulai dari pemerintahan, jalan, pasar, warung, sampai rumah warga. Karena itu Aceh Tamiang masih menjadi fokus kerja keras kita bersama,” tandasnya.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana secara berkelanjutan.
