MEDAN |1Pena.id —Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Lintas 98 Sumatera Utara bersama 98 Resolution Network menyatakan dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan politik bertajuk “Dari Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Kota Medan, Jumat (26/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan di tengah dinamika politik nasional yang berkembang, di mana sejumlah kebijakan pemerintah mendapat dukungan sekaligus kritik dari berbagai elemen masyarakat. Menurut Lintas 98 Sumut, pemerintahan saat ini dinilai mulai mengimplementasikan sebagian cita-cita Reformasi 1998, khususnya dalam pemberantasan korupsi, penataan pengelolaan sumber daya alam, dan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak, mengatakan pihaknya tidak ingin terjebak dalam polarisasi politik, melainkan menyampaikan pandangan berdasarkan perkembangan yang mereka amati.
“Kami mencoba menyikapi dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Kami tidak masuk dalam ruang perdebatan, tetapi ingin menyampaikan bahwa banyak cita-cita Reformasi 1998 justru mulai diimplementasikan pada pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Turman.
Meski menyatakan dukungan, Turman menegaskan bahwa semangat Reformasi tetap menempatkan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
“Kami akan mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan baik. Namun di sisi lain, kami juga akan tetap memberikan kritik dan masukan demi perbaikan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Kegiatan, Edison Marbun, mengajak seluruh pelaku Reformasi 1998 melakukan evaluasi terhadap perjalanan reformasi selama hampir tiga dekade.
Menurutnya, demokrasi politik perlu diiringi dengan demokratisasi ekonomi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
“Selama 28 tahun reformasi masih terdapat kekurangan. Jika demokrasi politik tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi, maka yang terjadi hanya demokrasi semu. Apalagi ketika sumber daya alam dikuasai segelintir kelompok, maka demokrasi politik akan kehilangan makna bagi kesejahteraan rakyat,” katanya.
Edison juga menilai Indonesia perlu memperkuat konsep sosio-demokrasi, yakni demokrasi yang tidak hanya menjamin kebebasan politik, tetapi juga memastikan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi seluruh rakyat.
Delapan Sikap Politik
Melalui deklarasi tersebut, Lintas 98 Sumatera Utara bersama 98 Resolution Network menyampaikan delapan sikap politik sebagai berikut:
- Mendukung pemberantasan korupsi, termasuk penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan rakyat.
- Mendukung pemberantasan korupsi di sektor pengelolaan sumber daya alam dan kebocoran penerimaan negara.
- Mendukung penertiban kawasan hutan serta redistribusi lahan secara transparan kepada masyarakat.
- Mengawal semangat antikorupsi dan efisiensi birokrasi agar tidak disalahgunakan.
- Mendukung restrukturisasi APBN guna memperkuat program kerakyatan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan tetap mendorong evaluasi tata kelolanya.
- Menegaskan anggaran pendidikan harus tetap meningkat sesuai amanat konstitusi dan tidak dikurangi akibat pelaksanaan program MBG.
- Mengajak seluruh elemen bangsa menyampaikan kritik yang konstruktif tanpa menghambat program strategis nasional.
- Mendorong persatuan nasional dalam menghadapi tantangan geopolitik global dengan tetap menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Edison menegaskan bahwa dukungan yang diberikan bukan berarti menghilangkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
“Dukungan ini bukan cek kosong. Kami akan tetap mengawasi setiap kebijakan agar tetap berpihak kepada rakyat dan bebas dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.
Pernyataan politik tersebut ditandatangani oleh 24 tokoh Lintas 98 Sumatera Utara, di antaranya Turman Simanjuntak, Ikhyar Harahap, Edison Marbun, Thomas Tarigan, Amru Siregar, Herianto, Nugroho Wicaksono, Victor A. Sinaga, Maruli Samosir, Jonni Silitonga, Charles Butar Butar, Ferdinan Tumanggor, Eky Raub, Indra, Hanafi, Indra Mada Ritonga, Yudhi Ramadhan, Batara Panjaitan, Mara Sakti Siregar, Suria Marlinta Sembiring, Maruli Wils Daryanto, Bendry Sagala, Usman Damanik, dan Indra Novindra.
Melalui deklarasi tersebut, Lintas 98 Sumatera Utara berharap pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperkuat pemberantasan korupsi, menjaga kedaulatan ekonomi nasional, serta tetap membuka ruang kritik yang sehat sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998.
(Tim Red)
