JAKARTA | 1Pena.id — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperkuat kolaborasi untuk menghadapi maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks di ruang digital. Kerja sama ini juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi wartawan dan memperluas penyebaran informasi pembangunan yang akurat kepada masyarakat.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara SMSI dan RRI di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengatakan kerja sama tersebut merupakan perwujudan gagasan bersama antara dirinya dan Direktur Utama RRI untuk menghadapi persoalan hoaks yang semakin kompleks.
“Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” kata Firdaus.
Menurut Firdaus, kerja sama SMSI dan RRI akan diwujudkan melalui sejumlah program konkret, antara lain Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.
Ia menilai peningkatan kompetensi wartawan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Di tengah derasnya arus informasi digital, media dituntut mampu menghasilkan pemberitaan yang akurat, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ribuan Media Siber SMSI Siap Mendukung Penyebaran Informasi Pembangunan
Firdaus menyampaikan bahwa SMSI menaungi ribuan perusahaan media siber, termasuk media rintisan atau startup media yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, jaringan media tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung penyebaran informasi pembangunan secara lebih luas.
“Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan,” ujarnya.
Firdaus juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pengintegrasian RRI dan TVRI sebagai platform media publik yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk untuk memperkuat distribusi informasi pembangunan.
“SMSI juga mendukung pengintegrasian RRI dan TVRI menjadi platform global sebagai kekuatan pemerintah,” kata Firdaus.
Ia menegaskan, penanganan hoaks tidak cukup dilakukan dengan membantah informasi palsu setelah telanjur menyebar. Diperlukan ekosistem media yang didukung wartawan kompeten, profesionalitas redaksi, dan proses verifikasi yang kuat.
Karena itu, kolaborasi SMSI-RRI diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pemberitaan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan media.
RRI: Media Rintisan Juga Berperan Penting dalam Ekosistem Informasi
Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, mengatakan kerja sama dengan SMSI merupakan bagian dari upaya bersama menghadapi tantangan ekosistem informasi digital.
“Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” kata Hendrasmo.
Menurutnya, tantangan informasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan media besar. Media kecil dan media rintisan juga memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem informasi publik.
Melalui kolaborasi tersebut, RRI dan SMSI akan mendorong peningkatan kompetensi serta membangun kerja sama agar media mampu menghasilkan konten berkualitas dan membantu masyarakat menyikapi derasnya arus informasi digital.
Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat kemampuan media dalam menyajikan informasi yang akurat sekaligus mendorong masyarakat lebih kritis ketika menerima dan menyebarkan informasi.
Ketua Dewan Pers Soroti Pengaruh Algoritma Media Sosial
Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyoroti perubahan besar dalam pola masyarakat memperoleh informasi akibat perkembangan teknologi digital.
Menurutnya, pada masa lalu informasi yang diterbitkan melalui media massa melewati proses produksi dan tahapan seleksi. Media juga memiliki identitas, alamat, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan kepada publik.
Namun, perkembangan teknologi mengubah situasi tersebut. Media sosial kini menjadi ruang publik yang memungkinkan siapa pun memproduksi dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat.
“Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” ujarnya.
Komaruddin mengingatkan bahwa derasnya arus informasi tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat. Informasi yang benar dapat bercampur dengan kabar yang belum terverifikasi, konten sensasional, hingga penipuan.
Ia juga menyoroti pengaruh algoritma platform digital terhadap kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Konten yang sering dilihat, disukai, atau dicari pengguna dapat memengaruhi rekomendasi informasi yang muncul berikutnya.
“Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan,” kata Komaruddin.
Menurutnya, data menjadi salah satu kekuatan penting dalam ekosistem digital. Aktivitas pengguna saat menggunakan telepon pintar meninggalkan jejak data yang dapat digunakan untuk membentuk profil serta menentukan rekomendasi konten.
Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ruang informasi yang semakin personal. Seseorang dapat terus menerima konten yang sesuai dengan minatnya, sementara pandangan atau informasi berbeda menjadi semakin jarang ditemui.
Komaruddin menilai keadaan tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, media, dan pemerintah. Kemampuan memeriksa sumber, membandingkan informasi, serta mempertanyakan kebenaran suatu kabar menjadi semakin penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh konten yang membangkitkan emosi.
“Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa media sosial memiliki kekuatan besar dalam menggerakkan emosi publik dan membentuk opini masyarakat dalam waktu singkat.
Karena itu, kolaborasi antara lembaga penyiaran publik seperti RRI dan organisasi perusahaan media seperti SMSI dinilai penting untuk mendorong terciptanya ekosistem informasi yang lebih sehat.
Kolaborasi Diharapkan Berlanjut dalam Program Nyata
Kerja sama SMSI dan RRI diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman. Implementasinya perlu diwujudkan melalui program yang mampu meningkatkan kompetensi wartawan, memperkuat verifikasi informasi, dan memperluas penyebaran informasi pembangunan yang akurat.
Melalui peningkatan kompetensi dan kolaborasi lintas media, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang lebih berkualitas serta memiliki kemampuan lebih baik dalam membedakan fakta, opini, dan informasi yang belum terverifikasi.
Kolaborasi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat tanggung jawab media dalam menjaga kualitas ruang publik di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin cepat.
Sejumlah Tokoh Pers Hadir
Penandatanganan MoU SMSI-RRI turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur PP LPP RRI Mistam, Dewan Penasihat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.
Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, serta Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky.
Kolaborasi SMSI dan RRI diharapkan menjadi langkah berkelanjutan untuk memperkuat profesionalitas pers, melawan penyebaran hoaks, serta menghadirkan informasi pembangunan yang dapat dipercaya masyarakat. (*)
