DEPOK | 1Pena.id — Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI) menyoroti realisasi anggaran belanja hibah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok yang nilainya mencapai lebih dari Rp15,3 miliar.
PHMI meminta adanya transparansi dan penelusuran terhadap pengelolaan dana hibah tersebut, termasuk mekanisme penetapan penerima, pencairan, penggunaan, hingga laporan pertanggungjawabannya.
Berdasarkan dokumen Daftar Penerima/Objek Realisasi Hibah Disporyata Kota Depok Tahun Anggaran 2025, dengan data hingga 3 Desember 2025, tercatat total transaksi positif sebesar Rp15.365.099.800.
Sementara itu, terdapat pengembalian hibah sebesar Rp20.000.000, sehingga total realisasi bersih tercatat sebesar Rp15.345.099.800.
Angka tersebut menjadi perhatian PHMI karena berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah yang bersumber dari APBD Kota Depok dan harus dikelola secara transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PHMI Ajukan Permohonan Informasi Publik
Untuk mendorong keterbukaan informasi, PHMI telah mengajukan Permohonan Informasi Publik Nomor 421/DPP/PHMI/X/2026, tertanggal 29 Oktober 2026, kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PHMI, Advokat Hermanto, S.Pd.K., S.H., CPS., CLS., CNS., CHL, kepada awak media pada 12 November 2026.
Menurut Hermanto, permohonan informasi tersebut merupakan bagian dari upaya PHMI untuk memperoleh penjelasan dan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan belanja hibah.
“Dana hibah yang bersumber dari uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui siapa penerimanya, bagaimana mekanisme penyalurannya, dan bagaimana penggunaan serta pertanggungjawabannya,” ujar Hermanto.
Sejumlah Alokasi Hibah Bernilai Miliaran Rupiah
Berdasarkan data yang diperoleh dan ditelaah PHMI, terdapat 52 transaksi yang tercantum dalam dokumen realisasi hibah tersebut.
PHMI menyoroti sejumlah alokasi hibah dengan nilai besar, di antaranya:
- Hibah kepada BPP Guntur Gunawan untuk badan/lembaga nirlaba sebesar Rp5.823.279.000.
- Pencatatan hibah kepada BPP Guntur Gunawan sebesar Rp1.000.000.000.
- Pencatatan hibah kepada BPP Guntur Gunawan sebesar Rp750.000.000.
- Hibah kepada badan/lembaga nirlaba dan sosial dengan penerima yang perlu diperjelas sebesar Rp1.000.000.000.
- Hibah kepada badan/lembaga nirlaba dengan penerima yang perlu dipastikan sebesar Rp1.000.000.000.
- Hibah kepada KONI Kota Depok Tahap II, yang dalam dokumen disebut melalui pencatatan BPP Guntur Gunawan, sebesar Rp5.034.820.800.
- Hibah kepada Persada SMPN Dua Depok sebesar Rp100.000.000.
Selain itu, terdapat sejumlah transaksi hibah dengan nilai jutaan hingga puluhan juta rupiah yang dialokasikan kepada berbagai objek penerima, termasuk RT, RW, yayasan, majelis taklim, sanggar seni, dan pihak lainnya.
Hermanto menegaskan, seluruh alokasi tersebut menurut PHMI perlu ditelusuri berdasarkan dokumen resmi.
“Yang perlu diperiksa bukan hanya nominalnya. Harus jelas siapa penerima akhirnya, apa dasar penetapannya, bagaimana proses pencairannya, bagaimana dana digunakan, dan apakah seluruh pertanggungjawaban administrasi maupun fisiknya tersedia,” tegas Hermanto.
Transparansi dan Akuntabilitas Dipertanyakan
PHMI menilai besarnya nilai realisasi hibah tidak cukup hanya dilihat dari sisi pencairan anggaran.
Menurut organisasi tersebut, pengelolaan hibah perlu diuji mulai dari proses perencanaan, verifikasi, penetapan penerima, pencairan, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Sejumlah pertanyaan yang disampaikan PHMI antara lain:
- Apakah seluruh penerima hibah telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif?
- Apakah setiap penerima telah ditetapkan melalui mekanisme dan dokumen yang sesuai ketentuan?
- Apakah seluruh pencairan didukung Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) apabila dipersyaratkan?
- Apakah dana hibah benar-benar diterima oleh pihak yang berhak?
- Apakah kegiatan yang dibiayai benar-benar dilaksanakan sesuai peruntukannya?
- Apakah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dapat dibuktikan secara administratif maupun fisik?
- Bagaimana penjelasan terhadap sejumlah pencatatan yang menurut PHMI belum merinci secara jelas identitas penerima akhir?
“Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Hermanto.
PHMI Minta Pengelolaan Dana Hibah Ditelusuri
PHMI meminta aparat penegak hukum dan instansi pengawasan yang berwenang melakukan penelaahan terhadap pengelolaan dana hibah Disporyata Kota Depok Tahun Anggaran 2025 apabila ditemukan dasar dan bukti yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Menurut PHMI, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sesuai tugas masing-masing, termasuk pejabat pengelola anggaran, tim verifikasi, pejabat pelaksana teknis, bendahara, serta penerima hibah.
PHMI meminta penelusuran terhadap sejumlah dokumen, di antaranya:
- Dokumen penganggaran dan dasar penetapan hibah;
- Dokumen penetapan penerima;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai ketentuan;
- Bukti pencairan dan penerimaan dana;
- Rekening penerima sesuai mekanisme yang berlaku;
- Bukti pelaksanaan kegiatan;
- Laporan pertanggungjawaban (LPJ);
- Kesesuaian penggunaan dana dengan peruntukannya.
Apabila dalam pemeriksaan nantinya ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau kerugian keuangan negara, PHMI meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Jangan Sampai Dana Hibah Hanya Menjadi Formalitas”
Hermanto menegaskan bahwa dana hibah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Menurutnya, pencairan anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan program.
“Pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan bahwa anggaran sudah dicairkan. Harus dapat dibuktikan bahwa dana diterima pihak yang berhak, digunakan sesuai tujuan pemberiannya, dan memberikan manfaat sebagaimana yang direncanakan,” katanya.
PHMI juga meminta adanya keterbukaan informasi mengenai daftar penerima, nilai hibah, dasar pemberian, serta bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana.
PHMI Siap Mengawal dan Menempuh Jalur Hukum
Sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial, PHMI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut.
PHMI juga mempertimbangkan langkah pengaduan kepada instansi yang berwenang apabila dalam proses penelusuran ditemukan bukti awal yang cukup mengenai dugaan penyimpangan.
“Kami tidak ingin uang rakyat yang dialokasikan melalui anggaran hibah hanya berhenti pada pencatatan dan pencairan. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ditemukan penyimpangan berdasarkan pemeriksaan yang sah, siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkannya sesuai hukum,” tegas Hermanto.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya untuk hak jawab dan klarifikasi dari Kepala Disporyata Kota Depok, Pemerintah Kota Depok, BPP Guntur Gunawan, KONI Kota Depok, serta seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi, data, dan pernyataan PHMI. Seluruh dugaan mengenai kemungkinan penyimpangan masih memerlukan klarifikasi, verifikasi, dan pembuktian oleh pihak yang berwenang. Tidak ada kesimpulan mengenai adanya tindak pidana atau kerugian negara sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi dari institusi yang berwenang.
(JG/SP | Tim Red)










