Kapolres Ngawi Janji Panggil Kasat Reskrim dan Unit PPA, Dugaan Penghentian Laporan KDRT Jadi Sorotan

NGAWI| 1Pena.id — Penanganan laporan dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan seorang dokter berinisial MSR, yang bertugas di RSU Geneng, Kabupaten Ngawi, menjadi perhatian serius. Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., menyatakan akan meminta klarifikasi kepada Kasat Reskrim AKP Aris Gunadi dan anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Ngawi terkait proses penanganan laporan tersebut.

Komitmen itu disampaikan Kapolres saat menerima audiensi jajaran Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Solo Raya di aula Polres Ngawi.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres mengapresiasi informasi dan laporan yang disampaikan dua wartawan mengenai dugaan terhentinya penanganan perkara KDRT. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat laporan masyarakat yang dalam prosesnya tidak memperoleh kepastian.

“Terima kasih atas informasi dan laporannya. Nanti segera saya panggil anggota saya, Kasat Reskrim AKP Aris Gunadi, khususnya Kanit PPA, untuk saya tanyakan atas dasar apa penanganan laporan tersebut dihentikan,” tegas Kapolres.

Kapolres menyatakan akan menelusuri proses administrasi dan alasan hukum yang mendasari penanganan laporan tersebut. Langkah itu diharapkan dapat memberikan kejelasan sekaligus menjawab pertanyaan pihak pelapor dan masyarakat.

Laporan Istri Dilayangkan Sejak 2 Mei 2026

Sebelumnya, seorang perempuan berinisial YE (46), yang mengaku sebagai istri dokter berinisial MSR, melaporkan dugaan KDRT ke Polres Ngawi pada 2 Mei 2026.

Sebagaimana diberitakan detikJatim pada 11 Juni 2026, Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Aris Gunadi membenarkan adanya laporan tersebut. Saat dikonfirmasi media itu, ia menyampaikan bahwa perkara masih dalam proses penyelidikan.

Dalam keterangannya, YE mengaku mengalami persoalan rumah tangga, termasuk dugaan kekerasan fisik dan verbal. Ia juga menyampaikan bahwa sejak September 2025 dirinya bersama kedua anaknya ditinggalkan.

Menurut pengakuan YE, kondisi tersebut berdampak terhadap kehidupan keluarganya. Salah satu anaknya disebut memiliki kondisi autisme yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus.

YE juga menceritakan bahwa dirinya pernah bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit milik TNI AL. Setelah menikah, ia mengaku memilih meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti suami yang bertugas di Kabupaten Ngawi.

Ia berharap laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian memperoleh penanganan yang jelas dan adil, termasuk kepastian mengenai tanggung jawab terhadap masa depan kedua anaknya.

Seluruh keterangan mengenai dugaan kekerasan dan persoalan rumah tangga tersebut merupakan pengakuan pelapor yang masih harus diuji melalui proses hukum. Redaksi tidak menyimpulkan bahwa pihak terlapor telah melakukan tindak pidana.

Mengapa Penanganan Laporan Dipertanyakan?

Persoalan yang kini menjadi perhatian adalah munculnya dugaan bahwa penanganan laporan tersebut telah dihentikan atau tidak lagi berjalan sebagaimana yang diharapkan pelapor.

Pihak pelapor mempertanyakan alasan dan dasar hukum penghentian penanganan. Menurut keterangan yang disampaikan, telah terdapat bukti visum dan saksi yang pernah dimintai keterangan.

Namun, status penanganan perkara tersebut masih perlu dipastikan melalui penjelasan resmi Polres Ngawi. Perlu diketahui apakah perkara masih berada pada tahap penyelidikan, telah ditingkatkan ke penyidikan, atau memang telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Apabila SP3 benar telah diterbitkan, publik berhak mengetahui alasan hukum dan prosedur yang menjadi dasarnya sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Sejumlah pertanyaan penting juga perlu dijawab:

1. Bagaimana perkembangan laporan yang disampaikan YE pada 2 Mei 2026?

2. Apakah hasil visum dan keterangan saksi telah diperiksa serta dianalisis?

3. Apakah penyidik telah melakukan seluruh tahapan pemeriksaan yang diperlukan?

4. Apakah benar telah diterbitkan SP3 atau terdapat keputusan lain dalam penanganan perkara?

5. Jika penanganan dihentikan, apa dasar hukum dan pertimbangan penyidik?

Kejelasan atas pertanyaan tersebut penting agar tidak muncul kesimpangsiuran informasi maupun persepsi bahwa laporan masyarakat dibiarkan tanpa kepastian.

Warsito: SMSI Solo Raya Siap Kawal hingga Tuntas

Koordinator SMSI Solo Raya, Warsito, menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal persoalan tersebut sampai memperoleh kejelasan dan kepastian hukum.

Menurutnya, penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan KDRT harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Perlindungan terhadap perempuan dan anak juga harus menjadi perhatian dalam setiap tahapan penanganan perkara.

 

“Kami meminta Kapolres Ngawi benar-benar menindaklanjuti persoalan ini. Jangan sampai ada laporan masyarakat yang terhenti tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika memang sudah ada bukti visum dan saksi yang diperiksa, tentu harus dijelaskan bagaimana perkembangan serta dasar hukum penghentian penanganannya,” tegas Warsito.

Ia juga menyoroti adanya laporan dari pihak dokter terhadap dua wartawan yang sebelumnya memberitakan persoalan tersebut.

Menurut Warsito, kerja jurnalistik yang dilakukan berdasarkan verifikasi, keberimbangan, dan Kode Etik Jurnalistik harus dihormati. Apabila terdapat keberatan terhadap pemberitaan, penyelesaiannya perlu ditempuh melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum pers.

“Jangan sampai wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru merasa terintimidasi ketika menyampaikan persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Kami siap mengawal rekan-rekan wartawan sesuai mekanisme dan perlindungan hukum pers,” ujarnya.

Warsito juga meminta jajaran penyidik Unit PPA agar menjalankan tugas secara profesional dan tidak mengabaikan laporan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

“Jangan sampai muncul istilah masuk angin dalam penanganan perkara. Kami ingin semuanya terang benderang. Kalau memang ada kekeliruan prosedur, harus dievaluasi. Kalau ada anggota yang terbukti melanggar aturan, harus ditindak sesuai ketentuan,” tandasnya.

Apresiasi Kapolres, Publik Menunggu Tindak Lanjut

Di sisi lain, Warsito mengapresiasi sikap Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim yang bersedia menerima audiensi dan mendengarkan informasi serta aduan yang disampaikan SMSI Solo Raya.

Menurutnya, keterbukaan pimpinan kepolisian terhadap masukan masyarakat merupakan langkah positif dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Kami mengapresiasi Kapolres Ngawi yang telah menerima kedatangan kami dengan baik. Beliau juga memberikan ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan dan berjanji segera memanggil anggota terkait. Ini merupakan langkah awal yang patut diapresiasi,” ungkapnya.

Meski demikian, Warsito berharap komitmen tersebut segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal dan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan laporan dugaan KDRT tersebut.

Bagi SMSI Solo Raya, persoalan ini bukan semata-mata untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan memastikan bahwa setiap laporan masyarakat mendapatkan penanganan sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

Kepastian Hukum dan Perlindungan Perempuan serta Anak Harus Diutamakan

Penanganan dugaan KDRT membutuhkan ketelitian, profesionalitas, serta keberpihakan pada perlindungan korban sesuai hukum yang berlaku.

Karena itu, setiap bukti, keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis, dan dokumen penanganan perkara perlu diperiksa secara objektif.

Di sisi lain, pihak terlapor juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan memperoleh perlakuan sesuai asas praduga tak bersalah.

Publik kini menunggu realisasi komitmen Kapolres Ngawi untuk meminta penjelasan dari Kasat Reskrim dan Unit PPA. Hasil penelusuran tersebut diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai perkembangan laporan YE sekaligus memastikan tidak ada tahapan penanganan perkara yang diabaikan.

SMSI Solo Raya menyatakan akan terus mengawal persoalan ini melalui fungsi kontrol sosial dan pemberitaan yang bertanggung jawab.

Sebab, ketika seorang perempuan mencari keadilan dan masa depan anak-anaknya ikut dipertaruhkan, negara melalui aparat penegak hukum wajib hadir memberikan perlindungan serta kepastian hukum.

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan dalam audiensi SMSI Solo Raya dengan Kapolres Ngawi serta informasi mengenai laporan yang sebelumnya diberitakan media. Dugaan KDRT, dugaan penghentian penanganan perkara, dan seluruh keterangan pelapor masih memerlukan verifikasi serta penjelasan resmi dari pihak terkait. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada dokter berinisial MSR, Polres Ngawi, serta pihak-pihak terkait lainnya sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

 

(*)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *