Revitalisasi Boyolali Disorot, Simulasi 15 BOYOLALI | 1Pena.id — Pelaksanaan sejumlah program revitalisasi dan pembangunan di Kabupaten Boyolali sepanjang Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, fasilitas publik, pasar, puskesmas hingga infrastruktur jalan mendorong munculnya tuntutan agar penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Koordinator SMSI Solo Raya, Warsito, menyatakan siap mengawal penelusuran terhadap sejumlah proyek tersebut. Ia bahkan mengajak pemerintah daerah, dinas teknis, pejabat pembuat komitmen (PPK), konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, serta pihak terkait untuk duduk bersama dan melakukan penghitungan ulang secara terbuka.
Menurut Warsito, penghitungan perlu dilakukan dengan mencocokkan nilai anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, pembayaran, hingga kondisi fisik bangunan di lapangan.
“Jangan hanya berbicara bahwa anggaran sudah terserap dan pekerjaan sudah selesai. Mari kita hitung bersama. Kami siap mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk membuka dokumen anggaran dan mencocokkannya dengan hasil pembangunan di lapangan,” tegas Warsito.
Ia menyebut terdapat dugaan potensi pemotongan atau ketidaksesuaian anggaran yang diperkirakan sekitar 15 persen. Namun, Warsito menegaskan bahwa angka tersebut masih harus diuji melalui pemeriksaan dokumen dan audit teknis oleh pihak yang berwenang.
“Kalau benar ada potensi kebocoran sekitar 15 persen, siapa yang harus bertanggung jawab? Uang negara bukan milik pribadi. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami dari tim Solo Raya siap mengawal persoalan ini sampai terang,” ujarnya.
Anggaran revitalisasi sekolah sekitar Rp79,5 miliar
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah revitalisasi sekolah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan data yang menjadi bahan penelusuran, program tersebut disebut menyasar sekitar 126 satuan pendidikan, termasuk SD dan SMP, dengan total anggaran sekitar Rp79,5 miliar.
Pengerjaan disebut mulai berjalan sekitar Agustus 2026 dan ditargetkan rampung pada November 2026.
Selain itu, terdapat dokumen undangan sosialisasi calon penerima revitalisasi Sekolah Dasar Tahun 2026 dari Direktorat Sekolah Dasar. Kegiatan tersebut dijadwalkan secara daring pada Rabu, 26 Agustus 2026, mulai pukul 08.00 WIB.
Dokumen dan tahapan program tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan penetapan penerima, besaran bantuan setiap sekolah, mekanisme pelaksanaan, penggunaan anggaran, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan ketentuan yang berlaku.
Sepuluh proyek strategis daerah melalui APBD
Perhatian berikutnya tertuju pada program 10 proyek strategis daerah yang disebut memiliki total anggaran sekitar Rp67,84 miliar berdasarkan penetapan melalui SK Bupati.
Sejumlah kegiatan yang tercantum dalam data tersebut antara lain:
– Revitalisasi Pasar Karanggede sekitar Rp26,57 miliar.
– Pembangunan Puskesmas Juwangi sekitar Rp13,03 miliar.
– Peningkatan ruas jalan Bangak–Sambi.
– Penataan Jalan Pandanaran.
– Peningkatan jalan Tegalgiri–Kepoh.
Besarnya nilai anggaran tersebut perlu diikuti keterbukaan informasi mengenai dokumen perencanaan, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, progres pekerjaan, hasil pemeriksaan, serta kondisi fisik pembangunan.
Penataan Simpang Lima dan kawasan Kridanggo
Selain proyek strategis daerah, terdapat pula informasi mengenai penataan kawasan Simpang Lima dengan anggaran sekitar Rp2,4 miliar dan pembangunan plaza di sisi timur atau kawasan Kridanggo sekitar Rp2,9 miliar.
Sementara itu, kelanjutan revitalisasi jalur pedestrian dari Tugu Susu Tumpah hingga Taman Pandan Alas disebut dibatalkan pada Tahun Anggaran 2026.
Status anggaran kedua penataan kawasan tersebut perlu dipastikan, termasuk apakah nilainya sudah masuk dalam total proyek strategis daerah atau merupakan alokasi tersendiri. Hal ini penting agar tidak terjadi penghitungan ganda dalam menjumlahkan keseluruhan anggaran.
Simulasi 15 persen mencapai Rp22,896 miliar
Jika angka 15 persen digunakan sebagai simulasi matematis terhadap nilai anggaran yang disebutkan, hasil perhitungannya sebagai berikut:
– Revitalisasi sekolah: Rp79,5 miliar × 15 persen = Rp11,925 miliar.
– Sepuluh proyek strategis daerah: Rp67,84 miliar × 15 persen = Rp10,176 miliar.
– Penataan Simpang Lima: Rp2,4 miliar × 15 persen = Rp360 juta.
– Penataan kawasan Kridanggo: Rp2,9 miliar × 15 persen = Rp435 juta.
Dengan demikian, total simulasi 15 persen dari keseluruhan angka tersebut mencapai Rp22,896 miliar.
Perlu ditegaskan, angka Rp22,896 miliar tersebut bukan temuan kerugian negara dan bukan pula bukti bahwa telah terjadi kebocoran anggaran. Angka itu semata-mata merupakan simulasi berdasarkan persentase yang digunakan terhadap nilai anggaran yang disebutkan.
Selain itu, keakuratan total perhitungan masih bergantung pada verifikasi nilai anggaran masing-masing program, status realisasi, serta kepastian apakah terdapat paket pekerjaan yang saling tumpang tindih.
Warsito minta seluruh pihak berani membuka dokumen
Warsito menegaskan, pihaknya tidak ingin membangun opini tanpa dasar. Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek memberikan penjelasan dan membuka data yang diperlukan untuk pemeriksaan.
Menurutnya, sejumlah hal perlu ditelusuri secara menyeluruh, antara lain:
1. Berapa pagu anggaran dan nilai kontrak masing-masing proyek?
2. Berapa nilai pembayaran yang sudah dicairkan?
3. Apakah volume pekerjaan sesuai dengan RAB dan gambar perencanaan?
4. Apakah material dan spesifikasi bangunan sesuai dokumen kontrak?
5. Apakah terdapat pekerjaan yang dikurangi atau tidak dilaksanakan sesuai perencanaan?
6. Siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan?
7. Apakah terdapat selisih antara nilai pembayaran dengan hasil pembangunan di lapangan?
“Kami mengajak semua pihak untuk berani terbuka. Mari kita hitung ulang seluruh anggaran dengan bangunan yang benar-benar ada. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi angka miliaran rupiah, tetapi tidak mengetahui secara pasti kualitas dan volume pekerjaan yang dihasilkan,” tegasnya.
Warsito menyatakan tim Solo Raya siap mengawal persoalan tersebut melalui pengumpulan data, dokumentasi lapangan, permintaan klarifikasi, serta mendorong pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
Apabila dalam proses penelusuran ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti dan hasil pemeriksaan, ia meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pemkab Boyolali diminta memberikan penjelasan
Pemerintah Kabupaten Boyolali dan dinas teknis terkait diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai rincian anggaran, nilai kontrak, pelaksanaan, serta realisasi pembangunan pada setiap program.
“Kami tidak sedang mencari kesalahan seseorang. Kami ingin memastikan uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang berkualitas. Kalau semuanya sudah sesuai, silakan buktikan dengan dokumen dan kondisi fisik di lapangan. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, harus ada pertanggungjawaban,” pungkas Warsito.
Hingga berita ini disusun, dugaan potensi ketidaksesuaian anggaran sebesar 15 persen tersebut belum dibuktikan melalui audit maupun pemeriksaan resmi. Redaksi 1Pena.id masih membuka ruang klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali, dinas teknis, PPK, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, serta pihak terkait lainnya guna memperoleh informasi yang berimbang.
Tim Investigasi SOLO RAYA













