Oleh: Jayanto Arus Adi
Wartawan Senior | Ahli Pers Dewan Pers | Ketua SMSI Jawa Tengah | Wakil Ketua SMSI Pusat
Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam perjalanan sosial, politik, dan sejarah Indonesia. Wilayah ini bukan sekadar ruang geografis, melainkan juga ruang pertemuan berbagai kepentingan, kekuatan, dan dinamika yang sewaktu-waktu dapat berkembang menjadi persoalan lebih besar apabila tidak dikelola secara bijaksana.
Karena itu, menjaga Jawa Tengah—termasuk kawasan Solo Raya—bukan sekadar soal menjaga keamanan dan ketertiban. Lebih jauh, diperlukan kemampuan membaca dinamika sosial, sejarah, politik, serta berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Melalui Surat Terbuka untuk Kapolda Jateng (2) ini, saya ingin mengajak kita semua melihat kembali pentingnya merawat Bumi Kepodang agar tidak menjadi palagan atau arena pertarungan kepentingan.
Solo, Kawah Candradimuka Indonesia
Sepuluh tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melahirkan dinamika politik yang besar. Solo, sebagai kota yang memiliki hubungan historis dengan perjalanan politik Presiden ke-7 Republik Indonesia, ikut menjadi salah satu titik perhatian dalam peta politik nasional.
Berbagai sebutan kemudian muncul di ruang publik untuk menggambarkan jaringan dan pengaruh politik yang berkembang dari kawasan Solo dan sekitarnya. Sebutan-sebutan tersebut tentu merupakan bagian dari dinamika dan persepsi politik yang berkembang di masyarakat.
Namun, jauh sebelum menjadi bagian dari percakapan politik kontemporer, Solo telah memiliki posisi penting dalam sejarah Nusantara.
Surakarta dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa. Kasunanan Surakarta berdiri pada masa Pakubuwono II pada tahun 1745, setelah pusat pemerintahan dipindahkan dari Kartasura.
Sejarah kemudian mencatat berbagai pergolakan sosial dan politik yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Peristiwa-peristiwa masa lalu seharusnya menjadi pelajaran bahwa konflik sosial, apabila tidak dikelola secara tepat, dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
Solo dan wilayah sekitarnya memiliki karakter sosial yang kompleks. Karena itu, stabilitas keamanan harus dibangun dengan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan penegakan hukum, tetapi juga kemampuan membaca situasi masyarakat secara utuh.
Sukoharjo dan Sumbu Pendek Konflik
Catatan historis tersebut menjadi relevan untuk direnungkan dalam konteks dinamika sosial saat ini.
Kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan, masyarakat tentu berharap kepemimpinan yang mampu menghadirkan ketenangan, rasa aman, dan kepastian hukum.
Solo Raya, termasuk Sukoharjo, memiliki dinamika sosial yang tidak boleh dipandang sederhana. Persoalan kecil yang tidak ditangani dengan tepat dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Dalam konteks tersebut, setiap persoalan yang mencuat di daerah perlu dilihat secara objektif dan proporsional. Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan sejak awal justru berkembang akibat lambannya respons, buruknya komunikasi, atau ketidakjelasan penegakan hukum.
Masyarakat membutuhkan kehadiran negara.
Dan bagi masyarakat, salah satu wajah negara yang paling dekat adalah aparat penegak hukum.
Jangan Biarkan Jawa Tengah Menjadi Arena Tarik-Menarik Kepentingan
Dinamika yang terjadi di tingkat nasional, termasuk berbagai isu dan turbulensi yang berkaitan dengan institusi kepolisian, tentu tidak dapat dilepaskan dari perhatian publik.
Namun demikian, setiap persoalan harus tetap ditempatkan berdasarkan fakta dan kewenangan masing-masing.
Pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat adalah bagaimana memastikan dinamika politik dan kepentingan di tingkat elite tidak berdampak pada stabilitas keamanan serta penegakan hukum di daerah.
Jawa Tengah tidak boleh menjadi arena pertarungan kepentingan.
Penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip profesionalitas, objektivitas, dan keadilan. Institusi negara tidak boleh terseret ke dalam persepsi keberpihakan terhadap kelompok atau kepentingan tertentu.
Karena ketika hukum kehilangan kepercayaan masyarakat, persoalan yang muncul tidak lagi sekadar soal pelanggaran hukum, melainkan dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan.
Dark Number Harus Dijawab dengan Kerja Nyata
Melalui surat terbuka ini, saya berharap berbagai perkara yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dan sering disebut sebagai dark number dapat memperoleh perhatian serius.
Sejumlah kasus yang menjadi pertanyaan publik, termasuk perkara Iwan Budi, berbagai dugaan peredaran narkoba, perjudian, aktivitas pertambangan yang dipersoalkan masyarakat, BBM ilegal, peredaran rokok ilegal, persoalan perizinan, hingga dugaan penyimpangan di lingkungan pemerintahan daerah, membutuhkan penanganan yang transparan sesuai hukum dan fakta yang dapat dibuktikan.
Masyarakat tidak selalu menuntut hasil yang sesuai dengan keinginannya.
Yang dibutuhkan publik adalah kepastian bahwa setiap laporan diperiksa secara profesional.
Apabila tidak ditemukan pelanggaran, jelaskan kepada publik berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan.
Apabila ditemukan pelanggaran, tindak sesuai hukum tanpa pandang bulu.
Di situlah kepercayaan publik dibangun.
Jemput Bola dan Layanan Pengaduan Harus Diperkuat
Kebijakan pelayanan yang mendekatkan polisi dengan masyarakat merupakan langkah positif.
Pendekatan jemput bola, di mana aparat secara aktif mendatangi masyarakat untuk menerima informasi dan pengaduan, dapat membantu mengurangi persoalan yang tidak terlaporkan.
Demikian pula layanan 110 dan pelayanan melalui SPKT harus benar-benar menjadi pintu yang mudah diakses masyarakat.
Namun, membuka saluran pengaduan saja belum cukup.
Masyarakat juga ingin mengetahui apa yang terjadi setelah laporan disampaikan.
Apakah laporan dicatat?
Apakah diperiksa?
Apakah pelapor mendapatkan perkembangan?
Atau justru laporan berhenti tanpa kejelasan?
Keberanian masyarakat untuk melapor sangat bergantung pada kepercayaan bahwa laporan mereka akan ditangani secara serius.
Karena itu, transparansi tindak lanjut menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan.
Judi dan Narkoba Harus Ditindak Tanpa Kompromi
Komitmen pemberantasan narkoba dan perjudian perlu dibuktikan secara konsisten.
Tidak cukup hanya menindak pelaku di lapangan.
Apabila terdapat jaringan yang lebih besar, maka penegakan hukum harus diarahkan untuk mengungkap seluruh rantai persoalan berdasarkan bukti.
Hal yang sama berlaku apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum.
Setiap dugaan harus diperiksa secara objektif.
Tidak boleh ada perlindungan terhadap pelanggaran hanya karena seseorang memiliki jabatan, kekuasaan, atau hubungan tertentu.
Sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran memang penting. Namun, proses pemeriksaannya juga harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penuntasan Kasus Menjadi Ukuran Kepercayaan
Harapan masyarakat terhadap penuntasan berbagai perkara yang menjadi perhatian publik tidak boleh dipandang sebagai tekanan.
Sebaliknya, kritik dan pertanyaan masyarakat harus menjadi energi bagi institusi untuk memperbaiki diri.
Penanganan yang transparan terhadap perkara-perkara seperti kasus Iwan Budi, dugaan perjudian, narkoba, serta aktivitas pertambangan yang dipersoalkan masyarakat akan menjadi salah satu ukuran penting bagi tumbuhnya kepercayaan publik.
Masyarakat ingin melihat hukum bekerja.
Bukan sekadar mendengar janji bahwa hukum sedang bekerja.
Birokrasi Transaksional Juga Harus Menjadi Perhatian
Persoalan yang mengusik rasa keadilan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana konvensional.
Dugaan praktik jual beli jabatan dan birokrasi yang dibangun berdasarkan kepentingan transaksional juga menjadi persoalan serius.
Birokrasi seharusnya dibangun melalui sistem merit, profesionalitas, kompetensi, dan integritas.
Ketika jabatan dipersepsikan sebagai komoditas, maka pelayanan publik berpotensi menjadi korban.
Kepala daerah dan penyelenggara pemerintahan yang lamban merespons persoalan masyarakat juga harus mendapatkan evaluasi sesuai mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku.
Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusinya.
Merawat Bumi Kepodang
Kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan, harapan masyarakat sesungguhnya sederhana.
Hadirkan rasa aman.
Tegakkan hukum secara adil.
Tangani laporan masyarakat secara terbuka.
Jangan beri ruang bagi perjudian, narkoba, mafia, dan berbagai bentuk pelanggaran hukum.
Jangan pula membiarkan persoalan yang kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Jawa Tengah membutuhkan kepemimpinan yang mampu membaca situasi, mendengar masyarakat, dan bertindak berdasarkan hukum.
Bumi Kepodang harus dirawat bersama.
Jangan sampai wilayah yang memiliki sejarah besar dan posisi strategis ini berubah menjadi palagan pertarungan berbagai kepentingan.
Ketika hukum ditegakkan secara konsisten, pelayanan publik berjalan dengan baik, dan masyarakat merasa didengar, maka kepercayaan akan tumbuh.
Dan ketika kepercayaan tumbuh, stabilitas tidak perlu dipaksakan.
Ia akan hadir dengan sendirinya.
(Bersambung)
—
Tentang Penulis
Jayanto Arus Adi adalah wartawan senior dan Ahli Pers Dewan Pers. Ia merupakan alumni PPNK Lemhannas Angkatan 227 Tahun 2025.
Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua SMSI Pusat dan Ketua SMSI Jawa Tengah. Jayanto juga dikenal sebagai konsultan media dan politik serta dosen jurnalistik.
