PASURUAN | 1Pena.id — Pengelolaan Pasar Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan transparansi pendapatan pasar yang, berdasarkan informasi awal yang dihimpun, disebut berasal dari berbagai sumber dan nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp1,3 miliar selama periode 2023 hingga 2025.
Persoalan tersebut kembali mencuat setelah sebelumnya masyarakat juga membicarakan sejumlah persoalan administrasi di Desa Wonosari, termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kali ini, perhatian masyarakat tertuju pada pengelolaan pendapatan Pasar Desa Wonosari, laporan pertanggungjawaban keuangan, status sejumlah aset desa, hingga dugaan rangkap jabatan yang dikaitkan dengan seorang warga berinisial AZM.
Namun, seluruh informasi mengenai nilai pemasukan, pengelolaan dana, status aset, maupun dugaan rangkap jabatan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan berdasarkan dokumen serta keterangan resmi dari pihak-pihak yang berwenang.
Pendapatan Pasar Disebut Capai Rp1,3 Miliar
Berdasarkan informasi dan keterangan sejumlah warga serta penyewa kios yang dihimpun Tim Media, terdapat berbagai sumber pendapatan dari aktivitas Pasar Desa Wonosari selama periode 2023–2025.
Sumber pemasukan yang dipertanyakan masyarakat antara lain berasal dari retribusi pasar, sewa kios, transaksi jual beli stan atau tempat usaha, serta biaya administrasi yang dikaitkan dengan proses balik nama kios atau bedak pasar.
Sejumlah warga memperkirakan total dana yang berputar dan masuk dari berbagai aktivitas tersebut mencapai kurang lebih Rp1,3 miliar.
Namun, angka tersebut belum dapat dipastikan sebagai jumlah resmi sebelum dilakukan pencocokan dengan dokumen pembukuan, bukti transaksi, laporan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pasar.
“Kami ingin mengetahui berapa sebenarnya total uang yang masuk dari retribusi pasar, sewa kios, jual beli stan, sampai biaya balik nama. Kami juga ingin tahu bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawabannya,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan kepada Tim Media.
Masyarakat berharap terdapat penjelasan terbuka mengenai rincian pemasukan dan pengeluaran pengelolaan pasar sesuai mekanisme yang berlaku.
Transparansi LPJ dan Pengelolaan Keuangan Dipertanyakan
Sorotan utama masyarakat berkaitan dengan keberadaan dan keterbukaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan Pasar Desa Wonosari.
Warga mempertanyakan apakah seluruh pemasukan pasar telah tercatat dalam administrasi resmi dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya kepada pihak yang memiliki kewenangan.
Masyarakat juga meminta kejelasan mengenai hubungan pengelolaan pasar dengan BUMDes serta status pendapatan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Informasi yang beredar di tengah masyarakat bahkan menyebut pemasukan pasar dapat mencapai lebih dari Rp800 juta. Namun, angka tersebut juga masih memerlukan verifikasi melalui pembukuan dan dokumen resmi.
Karena itu, penelusuran terhadap data keuangan menjadi penting agar tidak muncul kesimpulan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Dugaan Rangkap Jabatan Dikaitkan dengan AZM
Selain persoalan keuangan, masyarakat turut mempertanyakan dugaan rangkap jabatan yang dikaitkan dengan AZM.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, AZM disebut memiliki keterkaitan dengan sejumlah posisi, termasuk sebagai Ketua LMDH Kalpataru, serta disebut warga memiliki peran lain yang berkaitan dengan pemerintahan desa maupun pengelolaan aktivitas di lingkungan Pasar Desa Wonosari.
Masyarakat meminta kejelasan mengenai jabatan yang secara resmi diemban oleh AZM serta apakah terdapat ketentuan yang mengatur kemungkinan adanya jabatan yang tidak dapat dirangkap.
Namun, dugaan rangkap jabatan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum diketahui secara pasti seluruh jabatan yang diemban, dasar pengangkatannya, kewenangan masing-masing posisi, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Status 16 SHM Aset Desa Juga Dipertanyakan
Pertanyaan masyarakat juga mengarah pada informasi mengenai 16 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang disebut berkaitan dengan aset Desa Wonosari.
Warga meminta adanya penjelasan mengenai status aset tersebut, keberadaan dokumen sertifikat, pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaannya, serta pencatatannya dalam administrasi aset desa.
“Bagaimana status 16 SHM yang disebut sebagai aset desa itu sekarang? Berada di mana dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya?” ujar seorang warga.
Informasi mengenai status 16 SHM tersebut memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan dokumen resmi, termasuk pencatatan aset yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wonosari.
AZM Belum Memberikan Klarifikasi
Sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi secara berimbang, Tim Media telah berupaya menghubungi AZM melalui pesan WhatsApp untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi terkait sejumlah pertanyaan masyarakat.
Namun, hingga berita ini disusun, Tim Media belum memperoleh jawaban dari AZM.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada AZM untuk memberikan penjelasan mengenai jabatan yang diemban, keterlibatan dalam pengelolaan Pasar Desa Wonosari, maupun berbagai informasi yang menjadi pertanyaan masyarakat.
Ketua BUMDes Minta Konfirmasi Resmi
Tim Media juga menghubungi Ketua BUMDes berinisial EL untuk meminta konfirmasi.
Dalam tanggapannya, EL meminta agar media mengajukan surat konfirmasi resmi disertai data, identitas media, serta penjelasan mengenai materi dan tujuan konfirmasi.
“Silakan bikin surat konfirmasi resmi, tunjukkan data-data dan identitas media serta jelaskan maksud konfirmasi dan tujuan tersebut,” demikian tanggapan EL kepada Tim Media.
Tanggapan tersebut dicatat sebagai permintaan prosedural dari pihak BUMDes dalam proses konfirmasi. Redaksi tetap membuka komunikasi dan kesempatan bagi pihak BUMDes untuk memberikan penjelasan terkait informasi yang menjadi pertanyaan masyarakat.
Warga Berencana Membawa Persoalan ke Inspektorat dan APH
Sejumlah warga menyatakan berencana menyampaikan pengaduan dan meminta pemeriksaan kepada Inspektorat Kabupaten Pasuruan serta Aparat Penegak Hukum (APH) apabila diperlukan.
Masyarakat berharap pemeriksaan dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh sumber pemasukan Pasar Desa Wonosari selama periode 2023–2025.
Penelusuran yang diharapkan warga mencakup antara lain:
- Retribusi pasar;
- Sewa kios;
- Transaksi jual beli stan atau tempat usaha;
- Biaya administrasi yang berkaitan dengan balik nama;
- Pencatatan pemasukan dan pengeluaran;
- Laporan pertanggungjawaban pengelolaan pasar;
- Status dan pencatatan aset desa;
- Serta kejelasan jabatan dan kewenangan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan.
Warga berharap pemeriksaan dilakukan berdasarkan dokumen, bukti transaksi, serta ketentuan peraturan yang berlaku.
Publik Menunggu Transparansi dan Klarifikasi
Pengelolaan keuangan dan aset yang berkaitan dengan desa merupakan persoalan yang perlu dijalankan secara transparan dan akuntabel sesuai mekanisme yang berlaku.
Karena itu, pertanyaan masyarakat mengenai nilai pendapatan Pasar Desa Wonosari, keberadaan LPJ, status aset, serta dugaan rangkap jabatan perlu dijawab berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat kesimpulan resmi mengenai adanya penyimpangan, pelanggaran, maupun kerugian negara atau keuangan desa dalam pengelolaan Pasar Desa Wonosari.
Seluruh informasi yang menjadi sorotan masih memerlukan klarifikasi dari AZM, BUMDes, Pemerintah Desa Wonosari, serta pemeriksaan oleh pihak yang berwenang apabila terdapat pengaduan resmi.
1Pena.id membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya bagi AZM, Ketua BUMDes EL, Pemerintah Desa Wonosari, serta seluruh pihak terkait sesuai ketentuan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim Red)
