Bogor|1pena.id — Pemerintah Kabupaten Bogor meminta masyarakat bersabar terkait realisasi kompensasi bagi warga terdampak penutupan aktivitas tambang di wilayah Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin.
Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, menyampaikan bahwa persoalan kompensasi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Terkait kompensasi sudah beberapa kali disampaikan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur mengira jumlahnya itu terdampak tambang itu 3.000. Sehingga Pak Gubernur bisa setiap bulan memberikan kompensasi,” kata Ade Ruhandi, Kamis (14/5/2026).
Namun, berdasarkan perkembangan data di lapangan, jumlah masyarakat terdampak disebut terus bertambah hingga mencapai sekitar 18 ribu orang.
“Ternyata dari mulai 6.000, bertambah 9.000, bertambah ke 18.000, dan itu bukan kewenangan kami. Kami hanya menyampaikan aspirasi berbentuk surat maupun secara audiensi kepada Pak Gubernur. Inilah fakta aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Meski demikian, pria yang akrab disapa Jaro Ade itu meminta masyarakat tetap bersabar sambil menunggu langkah lanjutan dari pemerintah daerah maupun provinsi.
“Jadi semuanya tidak ada yang salah, semuanya sedang berupaya. Tapi kesimpulannya adalah saya minta sabar dulu. Pak Gubernur, Pak Bupati tentu punya konsep yang terbaik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang untuk kepentingan Kabupaten Bogor,” tambahnya.
Di sisi lain, Jaro Ade juga menyoroti kebutuhan material tambang untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek strategis di Kabupaten Bogor maupun wilayah sekitar.
Menurutnya, pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga proyek strategis nasional tetap memerlukan pasokan material dalam jumlah besar.
“Kedua, kesehatan. Kalau memperbaiki seluruh infrastruktur kesehatan juga perlu material. Yang selanjutnya pendidikan. Anak-anak kita harus sekolah. Ini juga perbaikan seluruh sekolah memerlukan material,” ujarnya.
Ia juga menyebut sejumlah proyek strategis seperti pembangunan Bendungan Cibeet dan rencana pembangunan tol BSD–Bogor membutuhkan material konstruksi yang tidak sedikit.
“Termasuk kebutuhan pembangunan strategis nasional, PSN, juga membutuhkan material. Kita ada Bendungan Cibeet, belum pembangunan tol, nanti BSD-Bogor juga mau dilaksanakan pembangunan,” jelasnya.
Menurut Jaro Ade, apabila material harus didatangkan dari luar Kabupaten Bogor, biaya pembangunan dapat meningkat signifikan dan berpotensi membebani anggaran proyek.
“Contoh harga satuan misalnya kita untuk material Rp350 ribu per kubik, kalau beli dari luar bisa sampai Bogor itu mencapai Rp525 sampai Rp550 ribu, sehingga bagi pelaksana pekerjaan itu akan rugi,” pungkasnya.
Sebelumnya, aktivitas tambang di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor menjadi perhatian publik karena dampaknya terhadap lingkungan, infrastruktur jalan, serta kondisi sosial masyarakat sekitar.
Pemerintah daerah bersama pihak terkait disebut masih melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola tambang dengan melibatkan akademisi dan instansi teknis.
