Tambang Kemalang Disorot: Izin 2 Excavator, Diduga Beroperasi hingga 9 Unit, 60 Rit dalam Enam Jam Jadi Pertanyaan

KLATEN | 1Pena.id — Aktivitas pertambangan di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian antara kegiatan di lapangan dengan dokumen perizinan dan teknis pertambangan. Sorotan tersebut mencakup batas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), jumlah alat berat, kapasitas produksi, jam operasional, hingga kewajiban pengelolaan lingkungan.

Dua perusahaan yang menjadi perhatian dalam peninjauan Warsito pada Jumat (20/11/2026) adalah PT Kedung Arta Lestari di Desa Balerante dan PT Orang Dalam Emas di wilayah Desa Talun, Desa Panggang, serta Desa Kendalsari, Kecamatan Kemalang.

Warsito menilai, dugaan ketidaksesuaian tersebut perlu segera diperiksa oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta instansi pengawas pertambangan. Menurutnya, dokumen perizinan dan persetujuan teknis harus menjadi pedoman nyata dalam setiap kegiatan operasional.

“Ini bukan persoalan kecil jika benar aktivitas di lapangan sudah jauh melampaui ketentuan izin. Dokumen perizinan harus menjadi pedoman nyata, bukan sekadar formalitas di atas kertas,” tegas Warsito.

PT Kedung Arta Lestari: IUP 0,75 Hektare, Dugaan Aktivitas di Sejumlah Titik

Berdasarkan dokumen perizinan yang menjadi bahan penelusuran, PT Kedung Arta Lestari tercatat memiliki IUP komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami atau sirtu dengan luas wilayah 0,75 hektare.

Data perusahaan yang dihimpun menyebutkan:

– Direktur/penanggung jawab: Eko Supriyanto

– Alamat: Desa Dompol, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten

– Luas IUP: 0,75 hektare

– Komoditas: Kerikil berpasir alami (sirtu)

– Wilayah izin: Desa Balerante, Kecamatan Kemalang

Namun, berdasarkan pemantauan yang disampaikan Warsito, terdapat dugaan aktivitas pertambangan pada tiga titik yang lokasinya saling berjauhan. Jarak antartitik disebut mencapai lebih dari satu kilometer.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah titik tambang yang disebut dikelola Kamdi. Warsito mengaku menemukan dugaan aktivitas penggalian yang meluas dari wilayah sebelah timur jalan hingga ke sisi barat, dengan jarak sekitar dua kilometer dari titik yang disebut sebagai lokasi izin.

“Kalau memang titik izinnya berada di sebelah timur jalan, harus ada penjelasan bagaimana aktivitas bisa sampai ke sebelah barat dan menjangkau area yang begitu jauh. Ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan koordinat resmi,” ujarnya.

Untuk memastikan dugaan tersebut, Warsito meminta pemerintah melakukan pemetaan menggunakan GPS, drone, serta mencocokkan titik koordinat lapangan dengan peta IUP resmi.

Dengan demikian, dapat diketahui secara objektif apakah seluruh aktivitas penambangan benar-benar berada di dalam wilayah izin atau terdapat kegiatan di luar batas yang telah ditetapkan.

PT Orang Dalam Emas Juga Diminta Diperiksa

Selain PT Kedung Arta Lestari, PT Orang Dalam Emas turut menjadi sorotan dalam peninjauan tersebut.

Berdasarkan dokumen yang dihimpun, perusahaan ini memiliki IUP seluas 7,46 hektare untuk komoditas kerikil berpasir alami atau sirtu di wilayah Desa Talun, Desa Panggang, dan Desa Kendalsari, Kecamatan Kemalang.

Data perusahaan yang menjadi bahan penelusuran:

– Direktur/penanggung jawab: Agung Nuryadi

– Alamat: Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten

– Luas IUP: 7,46 hektare

– Komoditas: Kerikil berpasir alami (sirtu)

– Wilayah izin: Desa Talun, Panggang, dan Kendalsari

Warsito menyebut, berdasarkan hasil pemantauannya, terdapat dugaan sekitar tujuh unit excavator beroperasi secara bersamaan. Aktivitas pengangkutan material juga disebut berlangsung dengan intensitas tinggi, bahkan mencapai ratusan rit dalam sehari.

Ia meminta instansi terkait memeriksa jumlah alat berat, kapasitas kendaraan pengangkut, volume material yang keluar, serta kesesuaian produksi dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

“Kalau benar alat berat beroperasi dalam jumlah besar dan pengangkutan berlangsung terus-menerus, harus ada audit produksi. Jangan sampai masyarakat menanggung dampak kerusakan jalan, debu, dan kebisingan, sementara pengawasan tidak berjalan maksimal,” ungkapnya.

Dokumen Teknis Membatasi Excavator Maksimal Dua Unit

Salah satu poin penting yang disoroti adalah ketentuan teknis operasional PT Kedung Arta Lestari.

Dalam dokumen yang ditelaah Warsito, perusahaan tercatat memiliki cadangan terbukti sebesar 180.000 meter kubik dengan rencana produksi 36.000 meter kubik per tahun selama lima tahun.

Kegiatan pertambangan menggunakan metode tambang terbuka atau quarry. Dokumen tersebut juga mencantumkan sejumlah batasan teknis, antara lain:

– Tinggi jenjang tunggal: 5 meter

– Lebar jenjang: 2 meter

– Kemiringan jenjang: 51 derajat

– Maksimal excavator: 2 unit

– Kapasitas bucket excavator: 1 meter kubik

– Kapasitas dump truck: 6 meter kubik

– Batas akhir elevasi penambangan: 813 meter di atas permukaan laut (mdpl)

– Jam operasional: pukul 08.00–16.00 WIB

– Hari kerja: 29 hari dalam satu bulan

Dokumen yang menjadi bahan penelusuran antara lain RKAB Eksplorasi tertanggal 16 Mei 2024 serta Studi Kelayakan Nomor 500.10.29.16/664/2025 tertanggal 30 Juni 2025.

Sementara itu, Warsito menyebut jumlah excavator di lokasi yang dikaitkan dengan PT Kedung Arta Lestari diduga mencapai sembilan unit. Jumlah tersebut perlu diverifikasi dengan pemeriksaan langsung dan dokumen persetujuan teknis perusahaan.

Apabila ketentuan maksimal dua unit dalam dokumen tersebut memang masih berlaku untuk kegiatan operasional yang dipantau, perbedaan jumlah alat berat itu perlu mendapatkan penjelasan dari perusahaan dan pemeriksaan inspektur tambang.

“Dokumen teknis sudah mengatur secara jelas kapasitas alat, produksi, elevasi, hingga jam kerja. Pertanyaannya, apakah pelaksanaan di lapangan benar-benar berjalan sesuai ketentuan tersebut? Jangan sampai izin dan dokumen hanya menjadi formalitas, sementara praktiknya justru berbeda,” tegas Warsito.

Perbedaan Angka Elevasi 813 dan 873,59 Mdpl Perlu Diukur Ulang

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah batas elevasi penambangan PT Kedung Arta Lestari.

Dalam dokumen teknis yang ditelaah Warsito, batas akhir elevasi penambangan tercantum pada angka 813 mdpl. Sementara itu, hasil pemantauan yang disampaikannya menunjukkan angka elevasi sekitar 873,59 mdpl.

Perbedaan angka tersebut belum dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Diperlukan pemeriksaan teknis untuk memastikan apakah kedua angka tersebut mengacu pada titik pengukuran, elevasi permukaan, atau batas dasar tambang yang sama.

Warsito meminta pengukuran geodetik dilakukan oleh pihak berwenang dengan mengacu pada dokumen persetujuan teknis.

“Elevasi tidak boleh hanya diperdebatkan berdasarkan angka. Harus ada pengukuran resmi, harus dibandingkan dengan dokumen persetujuan teknis. Kalau memang terjadi pelanggaran batas penambangan, pemerintah wajib bertindak,” ujarnya.

Menurutnya, ketepatan pengukuran elevasi penting karena berkaitan dengan desain tambang, kestabilan lereng, sistem drainase, potensi erosi, serta keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan.

Catatan 60 Rit dalam Enam Jam, Produksi Perlu Diaudit

Sorotan berikutnya berkaitan dengan perbandingan rencana produksi tahunan dan jumlah kendaraan pengangkut material yang disebut terpantau di lapangan.

Dalam dokumen PT Kedung Arta Lestari, rencana produksi tercatat sebesar 36.000 meter kubik per tahun. Jika dibagi dengan asumsi 29 hari kerja setiap bulan selama 12 bulan, rata-rata produksi yang direncanakan sekitar 103 meter kubik per hari.

Dengan asumsi kapasitas angkut dump truck sebesar enam meter kubik, angka tersebut setara dengan sekitar 17 rit per hari apabila setiap kendaraan membawa muatan penuh sesuai kapasitas yang diasumsikan.

Sementara itu, Warsito mengaku pada Jumat (20/11/2026), dalam rentang pemantauan sekitar pukul 11.00 hingga 17.00 WIB, dirinya mencatat sekitar 60 rit kendaraan keluar dari lokasi yang dipantau.

Angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian volume pengangkutan dengan rencana produksi. Namun, perbandingan tersebut masih harus diuji karena perlu dipastikan apakah seluruh kendaraan yang dihitung berasal dari satu perusahaan dan satu lokasi tambang yang sama, serta apakah kapasitas muatannya benar-benar enam meter kubik.

“Dalam enam jam saja, menurut catatan pemantauan kami, ada sekitar 60 rit. Ini harus dicocokkan dengan data produksi perusahaan, tiket timbang, kapasitas kendaraan, dan laporan produksi resmi. Jangan sampai produksi yang disetujui berbeda jauh dengan kenyataan di lapangan,” ujar Warsito.

Ia meminta pemerintah melakukan audit produksi dengan memeriksa catatan penjualan material, tiket timbang, jumlah kendaraan, volume angkutan, serta laporan produksi bulanan dan tahunan.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut diperlukan agar dugaan perbedaan antara rencana produksi dan aktivitas pengangkutan dapat diketahui berdasarkan data yang terukur, bukan hanya perkiraan.

Dugaan Operasional di Luar Jam Kerja dan Muatan Kendaraan

Warsito juga menyoroti dugaan aktivitas pengangkutan material yang berlangsung di luar jam kerja sebagaimana tercantum dalam dokumen teknis.

Dalam dokumen yang menjadi bahan penelusuran, jam operasional PT Kedung Arta Lestari disebut pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Namun, menurut Warsito, aktivitas pengangkutan diduga masih berlangsung hingga malam bahkan dini hari.

Selain itu, kapasitas dump truck yang tercantum sebesar enam meter kubik juga dipertanyakan. Kendaraan pengangkut disebut diduga membawa muatan melebihi kapasitas yang semestinya.

Warsito meminta inspektur tambang dan instansi teknis memeriksa waktu operasional, kapasitas kendaraan, tonase, serta kesesuaian aktivitas pengangkutan dengan dokumen persetujuan.

Ia juga menyebut jumlah excavator yang diduga beroperasi di lokasi PT Orang Dalam Emas sekitar tujuh unit. Seluruh informasi tersebut, menurutnya, perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan dan klarifikasi perusahaan.

Sejumlah Regulasi Menjadi Dasar Pemeriksaan

Warsito meminta aparat penegak hukum dan instansi pertambangan mengkaji dugaan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa regulasi yang menjadi perhatian antara lain:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan mengenai kewajiban pemegang izin untuk menjalankan kegiatan pertambangan sesuai wilayah perizinan, ketentuan teknis, serta dokumen rencana kerja yang telah disetujui perlu menjadi dasar pemeriksaan.

Apabila ditemukan bukti kegiatan penambangan tanpa izin atau di luar wilayah izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana yang berlaku, aparat penegak hukum dapat mengkaji penerapan pasal yang relevan, termasuk Pasal 158 sesuai unsur hukum yang terpenuhi.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan ini menjadi salah satu dasar pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, termasuk kewajiban pemegang izin dan kepatuhan terhadap ketentuan operasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kegiatan pertambangan wajib memperhatikan persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengelolaan dampak, serta kewajiban pemulihan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengangkutan material tambang juga harus memperhatikan ketentuan keselamatan lalu lintas, dimensi kendaraan, dan daya angkut yang diperbolehkan.

“Jangan berlindung di balik izin. Izin bukan tameng untuk melakukan pelanggaran. Kalau terbukti kegiatan tidak sesuai ketentuan, pemerintah harus berani memberikan sanksi sesuai hukum,” kata Warsito.

Dampak Lingkungan dan Keselamatan Warga Ikut Disorot

Di luar persoalan administrasi dan teknis perizinan, aktivitas pertambangan di wilayah Kemalang juga perlu dilihat dari sisi dampak terhadap masyarakat sekitar.

Sejumlah potensi dampak yang menjadi perhatian antara lain debu dari kegiatan penggalian dan kendaraan pengangkut, kebisingan alat berat, potensi kerusakan jalan, kestabilan lereng, serta pengelolaan lubang bekas tambang.

Kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga perlu diperiksa, termasuk pengendalian debu dan kebisingan, pengelolaan tanah pucuk, reklamasi, serta pemulihan lahan sesuai persetujuan lingkungan masing-masing perusahaan.

“Warga tidak boleh terus-menerus menjadi korban dampak pertambangan. Jika dokumen lingkungan sudah mengatur pengendalian debu, kebisingan, reklamasi, dan penghijauan, maka pelaksanaannya harus benar-benar diawasi,” ujar Warsito.

Enam Tuntutan Terbuka kepada Pemerintah

Atas berbagai dugaan dan hasil pemantauan tersebut, Warsito menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.

1. Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas ESDM

Meminta inspeksi lapangan, verifikasi koordinat IUP, pengukuran elevasi, pemeriksaan jumlah alat berat, serta audit produksi. Apabila ditemukan aktivitas di luar izin, diminta dilakukan penindakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

Meminta pemeriksaan kepatuhan lingkungan, termasuk pengendalian debu, kebisingan, pengelolaan limbah, reklamasi, dan penghijauan.

3. Pemerintah Kabupaten Klaten

Meminta pengawasan jalur angkutan material, pemeriksaan kendaraan, serta penanganan pelanggaran muatan sesuai kewenangan. Pemerintah daerah juga diminta memperhatikan kondisi jalan yang dilalui kendaraan tambang.

4. Polda Jawa Tengah dan Kejaksaan

Meminta aparat penegak hukum menelaah dugaan penambangan di luar IUP, ketidaksesuaian ketentuan teknis, serta dugaan produksi yang tidak sesuai dokumen persetujuan apabila ditemukan bukti yang cukup.

5. Mahkamah Kehormatan Dewan dan Partai Gerindra

Meminta agar setiap informasi mengenai dugaan keterkaitan pihak-pihak tertentu dengan aktivitas pertambangan, apabila disertai bukti yang dapat diverifikasi, ditindaklanjuti melalui mekanisme klarifikasi dan pemeriksaan sesuai kewenangan.

6. Transparansi hasil pengawasan

Meminta hasil pemeriksaan dan tindak lanjut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan informasi yang dikecualikan.

Perusahaan dan Instansi Terkait Diberi Ruang Klarifikasi

Dalam penelusurannya, Warsito menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya meminta konfirmasi kepada sejumlah pihak, termasuk Kamdi selaku pengelola yang disebut dalam penelusuran, pihak perusahaan, Agus yang disebut sebagai Kepala ESDM Jawa Tengah, serta Fajar yang disebut terkait BPKAD.

Hingga berita ini disusun, pihak-pihak tersebut belum memberikan jawaban atau keterangan resmi atas pertanyaan yang diajukan kepada awak media.

Redaksi 1Pena.id membuka ruang seluas-luasnya bagi PT Kedung Arta Lestari, PT Orang Dalam Emas, Kamdi, instansi ESDM, BPKAD, serta pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, penjelasan, maupun dokumen pendukung.

Warsito menegaskan bahwa dirinya tidak menolak kegiatan pertambangan selama dilaksanakan sesuai ketentuan, memiliki perizinan yang sah, memenuhi standar keselamatan, serta tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

Namun, ia meminta seluruh dugaan ketidaksesuaian aktivitas pertambangan di Kecamatan Kemalang segera diperiksa secara objektif oleh instansi berwenang.

“Kami bukan anti tambang. Kami anti tambang yang ugal-ugalan. Kalau izin 0,75 hektare, aktivitasnya harus jelas berada di wilayah itu. Kalau jumlah alat berat dibatasi, harus dipatuhi. Kalau produksi sudah ditetapkan, harus ada pengawasan. Kalau lingkungan wajib dipulihkan, jangan hanya tertulis dalam dokumen,” tegas Warsito.

Ia mendesak pemerintah segera turun ke lapangan, melakukan verifikasi berdasarkan dokumen resmi, dan menyampaikan hasil pengawasan kepada masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat hanya melihat izin terpampang, tetapi tidak mengetahui apakah kegiatan di lapangan benar-benar sesuai. Negara harus hadir, pengawasan harus berjalan, dan hukum harus berlaku sama bagi siapa pun,” pungkasnya.

 

(Tim Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *