Medan | 1pena.id — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Nommensen (KBMN) Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (22/6/2026). Aksi yang membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan nasional tersebut berlangsung dinamis namun tetap terkendali berkat pengamanan yang mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis.
Sejak awal kegiatan, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Jean Calvijn Simanjuntak, turun langsung memantau jalannya pengamanan. Bersama personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, ia memastikan penyampaian aspirasi mahasiswa dapat berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Massa aksi tiba di depan Gedung DPRD Sumatera Utara setelah melakukan long march dari titik kumpul yang telah ditentukan. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, revisi UU TNI dan UU Polri, stabilisasi ekonomi nasional, pengesahan UU Perampasan Aset dan UU Masyarakat Adat, serta revitalisasi pendidikan nasional.
Dalam perjalanan aksi, situasi sempat memanas ketika sebagian massa mencoba menerobos barikade pengamanan, membakar ban, dan melakukan pelemparan botol air mineral ke arah area pengamanan. Meski demikian, aparat tetap mengedepankan sikap profesional dan tidak terpancing provokasi.
Di tengah situasi tersebut, Kapolrestabes Medan kembali mengingatkan seluruh personel agar tetap mengutamakan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas pengamanan.
“Saya minta seluruh personel tetap sabar, humanis, dan jangan terpancing. Tugas kita adalah mengamankan serta melayani masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum,” tegas Kombes Pol. Jean Calvijn Simanjuntak.
Arahan tersebut menjadi pedoman seluruh personel sehingga situasi yang sempat meningkat eskalasinya dapat tetap terkendali tanpa tindakan represif.
Ketegangan kembali muncul saat massa mengetahui keberadaan Rektor Universitas HKBP Nommensen di dalam Gedung DPRD Sumut. Sebagian mahasiswa menyampaikan kekecewaan karena sebelumnya permohonan penggunaan atribut kampus dalam aksi disebut tidak mendapatkan persetujuan dari pihak universitas.
Koordinator aksi, Mujijat Silalahi, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan pemberitahuan dan permohonan penggunaan atribut kampus, namun ditolak dengan alasan aspirasi yang dibawa tidak mewakili seluruh mahasiswa.
Meski demikian, aparat terus membuka ruang komunikasi dan mendorong terjadinya dialog antara mahasiswa dan DPRD Sumatera Utara. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika perwakilan DPRD menerima massa aksi untuk berdiskusi secara langsung.
Aspirasi mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi, Lc., M.A., dari Fraksi PKS serta Anggota Komisi A DPRD Sumut, Irham Buana Nasution, S.H., M.Hum., dari Fraksi Partai Golkar.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan seluruh tuntutan yang menjadi pokok aksi. Meski sebagian peserta aksi masih menyampaikan kekecewaan karena pimpinan DPRD tidak hadir secara lengkap, dialog tetap berlangsung dengan tertib.
Berkat komunikasi yang baik, kesabaran aparat, serta pendekatan persuasif yang dilakukan selama pengamanan, situasi akhirnya dapat dikendalikan tanpa terjadi bentrokan. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib dan kembali ke Universitas HKBP Nommensen.
Secara keseluruhan, pengamanan aksi melibatkan 644 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Perhubungan. Kegiatan berlangsung aman dan kondusif serta menjadi contoh pelaksanaan pengamanan aksi penyampaian pendapat yang mengedepankan profesionalisme, dialog, dan penghormatan terhadap hak demokrasi masyarakat.
(Tim/Red)
