BOYOLALI | 1Pena.id — Persoalan penyaluran pupuk bersubsidi di Kelompok Tani (Poktan) Sidodadi I, Desa Klari, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, semakin menjadi sorotan. Sebanyak 45 dari 46 petani mengaku belum menerima pupuk bersubsidi, meskipun alokasi mereka dalam sistem tercatat telah tersalurkan 100 persen.
Tim Media 1Pena.id telah melakukan konfirmasi langsung kepada para petani yang namanya tercantum dalam data penerima. Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa para petani yang dimintai keterangan menyatakan belum menerima pupuk sama sekali.
Selain persoalan penerimaan pupuk, para petani juga menyampaikan informasi mengenai harga tebus yang disebut berada pada kisaran Rp105.000 hingga Rp115.000.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi mengenai harga pupuk, petugas penyuluh atau pendamping (PPTS) menyampaikan bahwa harga pupuk yang disebut berwarna putih sebesar Rp90.000, sedangkan pupuk berwarna merah sebesar Rp92.000.
Perbedaan informasi harga tersebut perlu diperjelas, terutama mengenai jenis pupuk, satuan kemasan, serta komponen harga yang dimaksud. Redaksi belum dapat memastikan apakah harga yang disampaikan petani dan PPTS merujuk pada jenis serta satuan pupuk yang sama.
Persoalan ini bukan hanya menyangkut perbedaan antara data administrasi dan pengakuan petani. Mekanisme pengambilan pupuk secara kolektif pada akhir Agustus 2026 juga menyisakan pertanyaan mengenai pihak yang mengambil, dasar kewenangannya, jumlah pupuk yang dikeluarkan, hingga bukti penyerahan kepada petani.
45 Petani Mengaku Belum Menerima Pupuk
Berdasarkan data dan keterangan yang dihimpun, dari total 46 anggota Poktan Sidodadi I, hanya satu petani yang disebut masih dapat melakukan penebusan melalui sistem. Sementara alokasi 45 petani lainnya telah tercatat tersalur.
Tim Media 1Pena.id melakukan konfirmasi langsung kepada petani untuk mencocokkan data tersebut dengan kondisi di lapangan. Hasilnya, para petani yang dikonfirmasi menyatakan belum menerima pupuk yang tercatat atas nama mereka.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah alokasi pupuk NPK sebanyak 126 kilogram yang tercatat telah tersalurkan 100 persen, sementara petani berinisial K. menyatakan tidak pernah melakukan penebusan maupun menerima pupuk tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana alokasi pupuk dapat tercatat tersalur, sementara petani yang namanya tercantum sebagai penerima justru mengaku belum menerima barangnya?
Pengambilan Kolektif Diarahkan Petugas Pendamping
Dalam konfirmasi sebelumnya kepada Tim Investigasi 1Pena.id, petugas penyuluh atau pendamping (PPTS) mengakui bahwa pengambilan pupuk secara kolektif pada akhir Agustus 2026 memang diarahkan oleh pihak pendamping.
Pengambilan tersebut disebut dilakukan dengan alasan agar alokasi pupuk tidak hangus ketika jadwal peralihan penyaluran ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) belum jelas.
Poktan Sidodadi I disebut dipilih karena tidak memiliki pengurus sehingga penebusan kemudian dikoordinasikan secara kolektif.
Namun, alasan tersebut masih perlu diperjelas. Sebab, berdasarkan informasi yang dihimpun dalam persoalan ini, alokasi pupuk disebut masih dapat ditebus hingga Desember 2026.
Mekanisme penunjukan pihak yang mengambil pupuk, persetujuan para petani, serta bukti penyerahan kepada masing-masing penerima menjadi hal penting yang harus dibuka secara transparan.
Harga Tebus Petani Rp105 Ribu–Rp115 Ribu, PPTS Sebut Rp90 Ribu–Rp92 Ribu
Perbedaan keterangan mengenai harga pupuk menjadi persoalan lain yang perlu mendapat penjelasan.
Sejumlah petani yang dikonfirmasi Tim Media 1Pena.id menyampaikan bahwa harga tebus pupuk berada pada kisaran Rp105.000 hingga Rp115.000.
Ketika dikonfirmasi mengenai harga tersebut, PPTS memberikan keterangan berbeda. Menurut penjelasannya, pupuk yang disebut berwarna putih dihargai Rp90.000, sedangkan pupuk berwarna merah Rp92.000.
Perbedaan angka tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penetapan harga yang diterapkan dalam penebusan pupuk di tingkat petani.
Apakah harga yang disampaikan petani dan PPTS mengacu pada jenis pupuk serta ukuran kemasan yang sama? Apakah terdapat biaya tambahan dalam proses penebusan? Dan bagaimana bukti pembayaran serta pencatatan transaksi dilakukan?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan memperlihatkan nota atau bukti transaksi dari kios, sekaligus mencocokkannya dengan keterangan petani dan ketentuan harga yang berlaku pada saat penebusan.
Redaksi tidak menyimpulkan adanya kelebihan harga atau pelanggaran dalam transaksi tersebut. Namun, perbedaan keterangan harga perlu ditelusuri agar tidak menimbulkan ketidakjelasan bagi petani maupun publik.
Surat Kuasa Kolektif Menempatkan Satu Penerima Kuasa
Salah satu dokumen yang diperoleh redaksi adalah salinan surat kuasa kolektif tertanggal 20 Agustus 2026. Dalam dokumen tersebut, seorang petani berinisial S. tercantum sebagai penerima kuasa untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kios Subur Makmur bagi komoditas padi.
Namun, dalam penjelasan petugas pendamping sebelumnya, koordinasi pengambilan pupuk disebut melibatkan pihak lain, yakni seseorang berinisial Y. dan pihak berinisial S.
Perbedaan antara nama penerima kuasa dalam dokumen dan pihak yang disebut melakukan koordinasi pengambilan tersebut perlu dijelaskan.
Apabila pengambilan dilakukan oleh pihak selain penerima kuasa, perlu ditunjukkan apakah terdapat surat kuasa tambahan atau persetujuan lain yang menjadi dasar tindakannya.
Sementara apabila pupuk terlebih dahulu diambil oleh penerima kuasa dan kemudian diserahkan kepada pihak lain, harus tersedia bukti serah terima yang menjelaskan alur perpindahan pupuk tersebut.
Hingga konfirmasi dilakukan, Tim Investigasi 1Pena.id belum memperoleh dokumen berita acara serah terima yang menunjukkan alur penyerahan pupuk dari pihak yang mengambil secara kolektif kepada masing-masing petani.
Satu Dokumen Mencatat 3.797 Kilogram Pupuk
Dalam salinan surat kuasa tertanggal 20 Agustus 2026 yang diperoleh redaksi, tercatat jumlah pupuk sebanyak 3.797 kilogram untuk 24 petani. Rinciannya terdiri atas 1.801 kilogram Urea dan 1.996 kilogram NPK.
Dokumen tersebut difoto dari tumpukan laporan penyaluran pupuk bersubsidi dengan map bertuliskan laporan penyaluran pupuk bersubsidi PT Pupuk Sriwidjaja periode Agustus 2026.
Angka 3.797 kilogram tersebut baru berasal dari satu lembar dokumen. Sementara jumlah anggota Poktan Sidodadi I disebut mencapai 46 orang.
Karena itu, seluruh dokumen penebusan dan data transaksi Januari hingga Agustus 2026 perlu diperiksa untuk mengetahui total volume pupuk yang tercatat tersalurkan, pihak yang mengambil, serta petani yang benar-benar menerima.
Sejumlah Bagian Surat Kuasa Perlu Diklarifikasi
Setelah dicermati, dokumen surat kuasa tersebut memuat beberapa hal yang masih membutuhkan penjelasan.
Pertama, dalam tabel tercantum sejumlah nama petani sebagai pihak pemberi kuasa. Namun, pada bagian penutup dokumen, tanda tangan pemberi kuasa yang terlihat hanya atas nama B. Perlu dipastikan apakah seluruh petani yang namanya tercantum benar-benar telah memberikan persetujuan kepada pihak tersebut untuk mewakili mereka.
Kedua, nama B. sebagai pemberi kuasa juga tercantum sebagai salah satu petani dalam tabel. Sementara nama S., yang tercantum sebagai penerima kuasa, turut muncul sebagai petani pada baris lain. Kondisi ini tidak serta-merta membuat surat kuasa menjadi tidak sah, tetapi kedudukan dan kapasitas masing-masing pihak perlu diperjelas.
Ketiga, pada sejumlah kolom tanda tangan terdapat tulisan atau goresan yang berbeda-beda, sementara beberapa bagian tampak kosong atau tidak jelas. Sejumlah petani juga menyatakan tidak pernah membuat, menandatangani, maupun mengetahui keberadaan surat kuasa tersebut.
Dalam pengamatan visual terhadap salinan dokumen, terlihat pula adanya perbedaan bentuk tanda tangan pada bagian tertentu. Namun, redaksi tidak dapat memastikan keaslian tanda tangan hanya berdasarkan foto. Untuk memastikannya diperlukan pemeriksaan dokumen asli, konfirmasi langsung kepada petani, dan pemeriksaan ahli apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian.
Keempat, pada salah satu baris tabel terlihat pencoretan pada bagian nama, NIK, dan jumlah pupuk. Belum terlihat keterangan mengenai siapa yang melakukan pencoretan, kapan perubahan dilakukan, dan apakah perubahan tersebut telah disetujui pihak terkait.
Penebusan Disebut Menggunakan Fotokopi KTP
Dalam konfirmasi sebelumnya, petugas pendamping menyebut penebusan kolektif pada akhir Agustus masih menggunakan fotokopi KTP. Disebutkan pula bahwa mulai September 2026 penebusan harus menggunakan KTP asli masing-masing petani meskipun dilakukan melalui surat kuasa.
Ketentuan mengenai persyaratan identitas tersebut perlu dikonfirmasi kepada pihak kios, distributor, dan instansi terkait, termasuk dasar aturan yang berlaku pada Agustus 2026.
Hal ini penting agar mekanisme penebusan kolektif dapat dinilai berdasarkan ketentuan yang benar-benar berlaku pada saat transaksi dilakukan.
Riwayat Penebusan Januari hingga Agustus Perlu Dibuka
Dalam konfirmasi sebelumnya, petugas pendamping juga menyampaikan kemungkinan adanya petani yang telah mengambil pupuk secara mandiri pada Januari hingga Juli 2026, tetapi kemudian kembali tercatat dalam pengambilan kolektif pada Agustus.
Keterangan tersebut perlu diuji melalui pencocokan riwayat transaksi masing-masing petani.
Pemeriksaan harus memastikan apakah terdapat pencatatan penebusan ganda, perbedaan jumlah alokasi, atau ketidaksesuaian antara data sistem dengan pupuk yang benar-benar diterima petani.
Dengan demikian, pemeriksaan tidak cukup hanya berhenti pada surat kuasa tanggal 20 Agustus 2026. Seluruh rangkaian penyaluran harus ditelusuri mulai dari data alokasi, proses penebusan, pengeluaran pupuk dari kios, hingga bukti penerimaan oleh petani.
Stempel dan Tanda Tangan Pemerintah Desa Juga Perlu Diperjelas
Pada bagian akhir surat kuasa terdapat stempel Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Desa Klari, disertai tanda tangan pada bagian keterangan mengetahui atas nama kepala desa berinisial M.
Keberadaan stempel dan tanda tangan tersebut perlu diklarifikasi kepada pemerintah desa. Keterangan mengetahui dalam dokumen belum dengan sendirinya membuktikan bahwa pemerintah desa menyaksikan proses pemberian kuasa, memeriksa persetujuan setiap petani, ataupun memastikan pupuk telah diterima oleh masing-masing penerima.
Surat Kuasa Bukan Bukti Serah Terima Pupuk
Hal paling mendasar yang masih harus dijawab adalah apakah pupuk yang tercatat dalam penebusan kolektif benar-benar keluar dari kios dan sampai kepada petani yang berhak.
Surat kuasa menunjukkan adanya pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu. Namun, keberadaan surat tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa transaksi penebusan telah dilaksanakan, apalagi bahwa pupuk telah diserahkan kepada masing-masing petani.
Kios Subur Makmur perlu menjelaskan tanggal transaksi, jumlah pupuk yang dikeluarkan, pihak yang mengambil, harga penebusan yang diterapkan, serta dokumen pendukung transaksi.
Bukti pengeluaran pupuk dan berita acara atau bukti serah terima kepada petani juga perlu diperiksa. Informasi harga Rp105.000–Rp115.000 dari petani dan keterangan PPTS mengenai harga Rp90.000–Rp92.000 harus dicocokkan dengan catatan transaksi resmi agar jelas jenis pupuk, satuan, dan penerapannya.
Apabila penebusan dilakukan secara kolektif, harus dapat dijelaskan bagaimana mekanisme pendistribusian setelah pupuk keluar dari kios. Siapa yang menerima pupuk, di mana pupuk disimpan, kapan dibagikan, dan siapa yang menyaksikan penyerahannya?
Dinas Pertanian dan Pihak Terkait Diminta Menelusuri
Berdasarkan keterangan petani, dokumen yang diperoleh, serta hasil konfirmasi kepada petugas pendamping, Tim Investigasi 1Pena.id meminta Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Pupuk Indonesia, dan pihak berwenang menelusuri persoalan ini secara menyeluruh.
Sejumlah hal yang perlu diperiksa meliputi:
- Audit transaksi penebusan pupuk bersubsidi Poktan Sidodadi I sejak Januari hingga Agustus 2026.
- Pemeriksaan surat kuasa kolektif tertanggal 20 Agustus 2026, termasuk persetujuan petani yang namanya tercantum.
- Penjelasan Kios Subur Makmur mengenai dasar penyerahan pupuk dan pihak yang melakukan pengambilan.
- Penelusuran keberadaan pupuk yang tercatat tersalur atas nama 45 petani yang mengaku belum menerima.
- Pemeriksaan bukti transaksi, pengeluaran pupuk, dan serah terima kepada penerima.
- Pencocokan harga penebusan yang disampaikan petani dengan keterangan PPTS dan catatan transaksi kios.
- Pemeriksaan kemungkinan pencatatan penebusan ganda atau ketidaksesuaian antara data sistem dan penyaluran fisik.
- Klarifikasi pemerintah desa mengenai stempel dan tanda tangan yang tercantum pada surat kuasa.
Redaksi tidak menyimpulkan bahwa surat kuasa tersebut palsu ataupun telah terjadi penyimpangan. Namun, perbedaan antara catatan penyaluran, keterangan petani, dan penjelasan petugas pendamping merupakan persoalan yang harus dijawab melalui pemeriksaan dokumen serta klarifikasi terbuka.
Publik kini menunggu kejelasan: jika pupuk telah tercatat tersalur 100 persen, siapa yang sebenarnya menebusnya, siapa yang menerima, berapa harga yang dibayarkan, dan di mana bukti bahwa pupuk tersebut telah sampai kepada petani?
Sebab, keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi tidak semestinya hanya diukur dari status dalam sistem administrasi. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak.
Tim Investigasi 1Pena.id akan terus menelusuri persoalan ini dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi memperoleh informasi yang berimbang.
(TIM/Red)











