Oleh: Kompol Erwin Chan Siregar, S.H., S.I.K., M.H.
Serdik Sespimmen Polri Dikreg Ke-67 Tahun 2026
Perselisihan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Perbedaan kepentingan, pandangan, persoalan sosial, hingga faktor ekonomi dapat memicu ketegangan antarindividu maupun kelompok.
Apabila tidak ditangani secara tepat, perselisihan yang semula bersifat sederhana dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pihak yang berselisih, tetapi juga dapat mengganggu hubungan sosial, ketenteraman, serta keamanan lingkungan.
Karena itu, penyelesaian konflik tidak selalu harus berakhir di ruang pengadilan. Dalam persoalan tertentu, dialog dan mediasi dapat menjadi alternatif untuk mempertemukan kepentingan para pihak sekaligus memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu.
Pendekatan tersebut dikenal melalui konsep Alternative Dispute Resolution (ADR), yaitu penyelesaian perselisihan melalui mekanisme alternatif yang mengedepankan dialog, kesepakatan, dan penyelesaian secara damai.
Mediasi Bukan Sekadar Mempertemukan Para Pihak
Mediasi pada dasarnya bukan hanya mempertemukan pihak-pihak yang sedang berselisih dalam satu ruangan, kemudian meminta mereka menandatangani sebuah kesepakatan.
Lebih dari itu, proses mediasi membutuhkan suasana yang memungkinkan setiap pihak menyampaikan kepentingan, persoalan, dan harapannya secara terbuka.
Menurut Moore (1986), mediasi memerlukan peran fasilitator yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela.
Netralitas menjadi unsur penting. Mediator tidak boleh menjadi alat kepentingan salah satu pihak atau menciptakan kondisi yang membuat pihak tertentu merasa tertekan untuk menerima kesepakatan.
Perdamaian yang lahir karena tekanan mungkin menghasilkan tanda tangan. Namun, belum tentu menghasilkan penerimaan yang tulus.
Karena itu, kualitas penyelesaian konflik perlu diperkuat melalui sedikitnya tiga aspek utama.
Kesetaraan dan Kesukarelaan
Pertama adalah kesetaraan dan kesukarelaan.
Setiap pihak harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya. Tidak boleh ada pihak yang merasa suaranya lebih kecil hanya karena memiliki posisi sosial, ekonomi, atau kekuasaan yang lebih lemah.
Kesepakatan perdamaian juga harus lahir tanpa tekanan dan paksaan.
Kesukarelaan menjadi penting karena kesepakatan yang benar-benar diterima oleh para pihak memiliki peluang lebih besar untuk dijalankan secara berkelanjutan.
Sebaliknya, apabila perdamaian hanya terjadi karena salah satu pihak merasa terpaksa, konflik berpotensi muncul kembali di kemudian hari.
Mediasi Harus Memulihkan Hubungan Sosial
Aspek kedua adalah pemulihan hubungan sosial.
Dalam banyak konflik, persoalan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ada hubungan yang rusak, kepercayaan yang hilang, kerugian yang dirasakan, dan perasaan yang mungkin terluka.
Karena itu, mediasi perlu memberikan ruang bagi proses pemulihan.
Prinsip tersebut sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang antara lain dikemukakan oleh Zehr (2002), yaitu pendekatan yang memperhatikan kerugian, kebutuhan, tanggung jawab, serta upaya untuk memperbaiki dampak dari suatu peristiwa.
Penyelesaian yang baik tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang memenangkan perselisihan.
Yang lebih penting adalah bagaimana para pihak dapat memahami persoalan, menyelesaikan dampaknya, dan membangun kembali hubungan sosial yang memungkinkan mereka hidup berdampingan secara harmonis.
Kesepakatan Perlu Dipantau
Aspek ketiga adalah pemantauan terhadap hasil perdamaian.
Kesepakatan yang telah dicapai perlu didokumentasikan secara jelas agar setiap pihak memahami hak dan kewajibannya.
Namun, proses perdamaian tidak seharusnya berhenti ketika dokumen ditandatangani.
Dalam kondisi tertentu, diperlukan tindak lanjut untuk memastikan kesepakatan benar-benar dilaksanakan. Pemantauan juga penting untuk mencegah munculnya kembali persoalan yang sama.
Dengan demikian, perdamaian tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi solusi yang bekerja dalam kehidupan masyarakat.
Peran Strategis Polri dalam Penyelesaian Konflik
Dalam konteks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki peran strategis dalam membantu memfasilitasi penyelesaian konflik sosial secara damai.
Keterlibatan Bhabinkamtibmas, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta unsur-unsur masyarakat lainnya dapat menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dan mempertemukan para pihak.
Pendekatan yang mengedepankan dialog dapat membantu mencegah konflik berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas.
Namun demikian, setiap penyelesaian perkara tetap harus memperhatikan batasan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Khusus dalam perkara pidana, penerapan pendekatan keadilan restoratif harus dilakukan sesuai dengan persyaratan, mekanisme, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, mediasi dan perdamaian bukan berarti mengabaikan hukum, melainkan mencari penyelesaian yang sesuai dengan ruang hukum yang tersedia serta tetap menjunjung keadilan.
Perdamaian Sejati Bukan Sekadar Tanda Tangan
Pada akhirnya, perdamaian sejati bukan sekadar berhentinya pertengkaran.
Perdamaian juga bukan hanya sebuah tanda tangan di atas kertas.
Perdamaian yang sesungguhnya harus menghadirkan rasa keadilan, memulihkan kepercayaan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk kembali hidup berdampingan secara harmonis.
Mediasi yang partisipatif, netral, sukarela, dan berkeadilan dapat menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan hal tersebut.
Melalui pendekatan penyelesaian konflik yang humanis dan tetap berlandaskan hukum, Polri dapat memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas Kamtibmas, sekaligus mendorong tumbuhnya perdamaian sosial yang berkelanjutan.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah perdamaian tidak hanya dapat diukur dari berapa banyak dokumen yang ditandatangani.
Keberhasilan perdamaian sesungguhnya terlihat ketika konflik benar-benar mereda, kepercayaan mulai pulih, dan masyarakat dapat kembali hidup bersama tanpa menyimpan luka yang berpotensi melahirkan perselisihan baru.
—
Daftar Pustaka
Moore, C. W. (1986). The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict. Jossey-Bass.
Zehr, H. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Good Books.
