KLATEN | 1Pena.id — Aktivitas pengambilan material yang diduga belum mengantongi perizinan lengkap di Dukuh Kaligentong, Desa Kalisari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menjadi sorotan masyarakat.
Warga mempertanyakan legalitas kegiatan yang disebut berlangsung setiap hari dengan intensitas puluhan rit kendaraan pengangkut material. Aktivitas tersebut menjadi perhatian Tim Media 1Pena.id pada Senin (9/11/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, aktivitas di lokasi tersebut diduga menggunakan alat berat jenis excavator berwarna biru yang disebut warga sebagai tipe PC 200.
Material hasil pengerukan disebut diangkut melalui akses jalan yang mengarah ke wilayah Lampar, Tamansari, Kabupaten Boyolali.
Besarnya aktivitas pengangkutan material tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai legalitas kegiatan pengambilan material serta dokumen perizinan yang menjadi dasar operasional di lokasi.
Karmin Disebut Warga, Perannya Masih Memerlukan Klarifikasi
Sejumlah warga menyebut adanya seseorang bernama Karmin yang diduga memiliki peran dalam mengoordinasikan aktivitas di lapangan dan melibatkan sejumlah warga setempat.
Namun demikian, peran, kewenangan, dan keterlibatan Karmin dalam aktivitas tersebut masih memerlukan konfirmasi langsung dari yang bersangkutan maupun pihak berwenang.
Redaksi menegaskan bahwa penyebutan nama tersebut tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan mengenai keterlibatan dalam pelanggaran hukum.
Klarifikasi diperlukan untuk mengetahui posisi sebenarnya serta peran pihak-pihak yang berada di lokasi kegiatan.
CV Satria Garuda Merah Putih Jadi Sorotan
Perhatian masyarakat juga mengarah kepada CV Satria Garuda Merah Putih, yang berdasarkan informasi yang diperoleh disebut beralamat di Kabupaten Kebumen.
Berdasarkan informasi yang disampaikan tokoh setempat, badan usaha tersebut disebut menggunakan klasifikasi usaha KBLI 46734 Tahun 2025, yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu.
Persoalan yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat adalah apakah klasifikasi kegiatan usaha tersebut dapat menjadi dasar bagi aktivitas pengambilan atau penambangan material secara langsung di lokasi Kaligentong, Kecamatan Kemalang.
Secara prinsip, legalitas perdagangan dan legalitas kegiatan pengambilan material merupakan hal yang perlu diperiksa berdasarkan jenis kegiatan nyata di lapangan serta dokumen perizinan yang dimiliki.
Apabila benar terdapat kegiatan pengambilan material langsung dari lokasi yang termasuk kegiatan pertambangan, maka dasar perizinannya perlu diverifikasi oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Masyarakat meminta pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap keberadaan badan usaha, tetapi juga terhadap kesesuaian antara bidang usaha yang tercatat dan aktivitas yang berlangsung di lapangan.
Publik pun mempertanyakan: apakah dokumen perizinan yang dimiliki telah sesuai dengan kegiatan pengambilan material yang berlangsung di Kaligentong?
MMT Kelompok Tani Ternak Maju Jaya Bersatu Juga Dipertanyakan
Hal lain yang turut menjadi perhatian masyarakat adalah keberadaan sebuah media luar ruang atau MMT di sekitar lokasi.
Pada MMT tersebut tercantum tulisan:
“Kelompok Tani Ternak Maju Jaya Bersatu Jawa Tengah.”
Menurut informasi sejumlah warga, keberadaan MMT tersebut menimbulkan tanda tanya.
Mereka mempertanyakan siapa pihak yang memasang MMT tersebut dan apa tujuan pencantuman nama kelompok tani dan ternak di sekitar lokasi aktivitas pengambilan material.
Sebagian warga menduga keberadaan tulisan tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa aktivitas di lokasi memiliki dukungan atau legitimasi dari kelompok masyarakat tertentu.
Namun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi.
Perlu diketahui apakah pengurus Kelompok Tani Ternak Maju Jaya Bersatu Jawa Tengah mengetahui keberadaan MMT tersebut, memberikan persetujuan atas penggunaan namanya, atau memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang berlangsung di lokasi.
Redaksi juga membuka ruang klarifikasi kepada pihak kelompok yang namanya tercantum dalam MMT tersebut.
Puluhan Rit Material, Pemerintah dan Aparat Diminta Turun Langsung
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Klaten, instansi yang membidangi energi dan sumber daya mineral, serta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan sejumlah hal, antara lain:
- Legalitas badan usaha yang menjalankan atau terkait dengan aktivitas di lokasi.
- Status dan dasar perizinan kegiatan pengambilan material.
- Kesesuaian lokasi kegiatan dengan dokumen perizinan yang dimiliki.
- Dokumen lingkungan dan kewajiban lainnya.
- Legalitas penggunaan alat berat dalam kegiatan tersebut.
- Volume dan jalur pengangkutan material.
- Pihak yang bertanggung jawab terhadap aktivitas di lapangan.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh kegiatan telah memenuhi ketentuan dan perizinan yang berlaku, hal tersebut tentu perlu disampaikan kepada publik untuk mengakhiri berbagai pertanyaan yang muncul.
Namun sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, masyarakat berharap ada tindakan sesuai dengan ketentuan hukum.
Penegakan Hukum Diminta Tidak Tebang Pilih
Masyarakat menilai persoalan kegiatan pengambilan material harus ditangani secara objektif dan transparan.
Siapa pun pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan harus dapat mempertanggungjawabkan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Penegakan hukum, apabila ditemukan pelanggaran, diharapkan dilakukan tanpa pandang bulu dan berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti yang sah.
Aktivitas dengan intensitas puluhan kendaraan pengangkut material setiap hari, sebagaimana informasi yang dihimpun dari masyarakat, dinilai layak mendapat perhatian untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan.
Jika Legal, Tunjukkan Izinnya
Publik kini menunggu penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Pertanyaan mendasarnya adalah:
Siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas pengambilan material di Kaligentong?
Dokumen perizinan apa yang menjadi dasar kegiatan tersebut?
Apakah CV Satria Garuda Merah Putih memiliki keterkaitan dengan aktivitas di lapangan?
Apa peran Karmin yang disebut oleh sejumlah warga?
Siapa yang memasang MMT Kelompok Tani Ternak Maju Jaya Bersatu Jawa Tengah?
Dan yang terpenting, apakah aktivitas tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan hukum dan perizinan yang berlaku?
Prinsipnya sederhana.
Jika kegiatan tersebut legal, pihak terkait dapat menunjukkan dasar dan dokumen perizinannya kepada instansi berwenang. Namun, apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran, masyarakat berharap aparat mengambil langkah sesuai hukum.
Menunggu Klarifikasi Pihak Terkait
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai legalitas operasional CV Satria Garuda Merah Putih, status perizinan aktivitas di lokasi, keterlibatan Karmin, serta penggunaan nama Kelompok Tani Ternak Maju Jaya Bersatu masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Redaksi 1Pena.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada:
CV Satria Garuda Merah Putih;
Karmin;
Pengurus Kelompok Tani Ternak Maju Jaya Bersatu Jawa Tengah;
Pemerintah Desa Kalisari;
Pemerintah Kecamatan Kemalang;
Pemerintah Kabupaten Klaten;
Instansi ESDM yang berwenang; serta
Aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya.
Setiap keterangan yang diterima dan dapat diverifikasi akan menjadi bagian dari pemberitaan lanjutan.
Publik berhak memperoleh informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pertanyaan mengenai legalitas suatu aktivitas terus berkembang menjadi spekulasi hanya karena belum adanya penjelasan yang terbuka.
(Tim Red)
